Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mengintip kinerja Tax Amnesty di tahun ayam api

Mengintip kinerja Tax Amnesty di tahun ayam api Wajib pajak ikut Tax Amnesty. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Program Tax Amnesty atau pengampunan pajak menjadi andalan Presiden Joko Widodo dalam menggenjot penerimaan di tengah perlambatan ekonomi dunia. Presiden Jokowi, dalam pidato Nota Keuangan, menginginkan penerimaan negara ke depan lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian.

"Kebijakan amnesti pajak diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang," ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak, per akhir Desember, mencatat komposisi harta di periode II program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencapai Rp 375,97 triliun, lebih kecil dibanding periode I sebesar Rp 3.667 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan dari program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencapai Rp 101 triliun, meningkat dari 30 September 2016 sebesar Rp 97,2 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan pihaknya tetap optimistis bisa mencapai target pemerintah di periode III. Meski begitu, pihaknya belum bisa memprediksi jumlah harta yang akan masuk di periode tersebut.

"Kami tidak akan membuat proyeksi angka, Amnesti Pajak ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan ini masuk berapa ini berapa. Kita juga tidak menyangka di periode pertama sampai Rp 93 triliun. Kami hanya bekerja saja. Sosialisasikan, mengimbau, dan mengingatkan sebanyak mungkin," kata Hestu di Jakarta.

Dia menjelaskan, di periode III Tax Amnesty pihaknya akan lebih gencar lagi mengingatkan wajib pajak untuk ikut Tax Amnesty. Hal ini tentunya agar wajib pajak tidak mendapatkan sanksi berupa denda sebesar 200 persen.

"Di periode III mungkin akan lebih diingatkan secara keras. Bukan dalam konteks negatif. Kami melakukan itu supaya wajib pajak tidak berurusan dengan pasal 18 UU Tax Amnesty ini, setelah program ini berakhir," imbuhnya.

Nantinya, lanjut Hestu, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk menentukan di sektor mana pihaknya fokus mensosialisasikan Tax Amnesty. Meski begitu, dia menegaskan bahwa UMKM masih menjadi fokus pemerintah di periode III Tax Amnesty.

"Kemarin banyak yang sudah kita petakan sektor-sektornya. Kemudian kita lakukan sosialisasi. Setelah periode II berakhir kami akan melakukan analisa lagi mana yang sudah bergerak dan belum, itu akan lebih tajam lagi," jelas Hestu.

Bagaimana tanggapan dan harapan kepala negara pada program Tax Amnesty ini di akhir periode? (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Sambut 2024: Indonesia Berjalan di Jalur yang Benar dan Siap Hadapi Tantangan
Jokowi Sambut 2024: Indonesia Berjalan di Jalur yang Benar dan Siap Hadapi Tantangan

Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan seperti, kekeringan panjang dan dunia yang penuh ketidakpastiaan.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Klaim 10 Tahun Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan
Menko Airlangga Klaim 10 Tahun Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan

Penanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen AHY Puji-puji Pemerintahan Jokowi Saat Sampaikan Pidato Politik 'Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera
FOTO: Momen AHY Puji-puji Pemerintahan Jokowi Saat Sampaikan Pidato Politik 'Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera"

AHY menilai pemerintahan Jokowi telah berhasil dalam menjaga stabilitas ekonomi pascapandemi virus corona Covid-19.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini

Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya
FOTO: Sampaikan RAPBN 2024 dan Nota Keuangan, Presiden Jokowi Kepalkan Tangan Pidato di Rapat Paripurna DPR
FOTO: Sampaikan RAPBN 2024 dan Nota Keuangan, Presiden Jokowi Kepalkan Tangan Pidato di Rapat Paripurna DPR

Jokowi membacakan pidato tentang Rancangan Undang-Undang atau RUU APBN 2024 beserta nota keuangannya.

Baca Selengkapnya
10 Tahun jadi Presiden, Jokowi Klaim Ekonomi Indonesia Tumbuh di Angka 5 Persen
10 Tahun jadi Presiden, Jokowi Klaim Ekonomi Indonesia Tumbuh di Angka 5 Persen

Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut juga diiringi dengan penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kepala Daerah Soal Realisasi APBD: Masih 31 Persen Kecil Sekali
Jokowi Sentil Kepala Daerah Soal Realisasi APBD: Masih 31 Persen Kecil Sekali

Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Tembus 5,2 Persen
Jokowi Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Tembus 5,2 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 di kisaran 5,2 persen.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Hilirisasi Tambang: Pahit di Awal, Manis di Akhir
Jokowi Soal Hilirisasi Tambang: Pahit di Awal, Manis di Akhir

Pasalnya, dengan kebijakan ini otomatis kegiatan ekspor hasil tambang akan dihentikan.

Baca Selengkapnya
Luhut Pandjaitan: Cari Presiden yang Tak Punya Bisnis di Pemerintahan Seperti Jokowi
Luhut Pandjaitan: Cari Presiden yang Tak Punya Bisnis di Pemerintahan Seperti Jokowi

"Mungkin dapat presiden yang baik yang bisa berikan ketauladanan, tidak punya bisnis di pemerintahan, kemudian dia bekerja dengan hati," kata Luhut.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Tahan Banting di Bawah Kepemimpinan Presiden Jokowi
Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Tahan Banting di Bawah Kepemimpinan Presiden Jokowi

Sebagai contoh, Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan dalam mengendalikan penyebaran virus covid-19.

Baca Selengkapnya
Perputaran Uang Makin Kering, Jokowi: Jangan-Jangan Banyak Dipakai untuk Beli SBN
Perputaran Uang Makin Kering, Jokowi: Jangan-Jangan Banyak Dipakai untuk Beli SBN

Para pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.

Baca Selengkapnya