Mengintip Rekam Perjalanan Pembentukan Super Holding BUMN yang 'Diteriakan' Ahok

Merdeka.com - Komisaris Utama Pertamina mengusulkan penghapusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menggantinya dengan Super Holding BUMN. Super Holding juga merupakan janji kampanye pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat pilpres 2019.

"Saya kira ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN baik holding yang berkaitan dengan konstruksi, karya berkaitan dengan migas. Holding berkaitan dengan pertanian, perkebunan, berkaitan dengan perdagangan lainnya. Akan ada holding di atasnya ada super holding," ujar dia saat debat kelima pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

Super Holding adalah satu perusahaan yang akan membawahi beberapa holding atau gabungan sejumlah BUMN. Saat ini BUMN di Indonesia jumlahnya mencapai ratusan.

Beberapa holding yang sudah terbentuk seperti holding perkebunan, holding pupuk, holding tambang. Sementara, beberapa holding yang baru akan dibentuk seperti holding farmasi, asuransi, karya, migas (yang akan dipimpin Pertamina), dan masih banyak lagi.

Menteri BUMN di periode pertama Presiden Jokowi, Rini Soemarno, pernah mengatakan jumlah BUMN yang saat ini 143 perusahaan akan disederhanakan dengan dikelompokkan menjadi holding subsektor BUMN. Seperti saat ini, sudah terbentuk salah satunya holding industri pertambangan.

"Ya kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada super holding. Nanti akan seperti Temasek dan Khasanah," kata Rini.

Secara pengawasan, meski Kementerian BUMN akan hilang, namun pemerintah tetap menjadi pemegang saham. Bahkan, pengawasan dan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden.

"Jadi nanti kalau super holding juga langsung ke Presiden. Cuma bentuknya itu bukan bentuk seperti birokrasi, bentuknya bukan kementerian. Yang diharapkan bapak Presiden itu kan betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," tambah Rini.

Menteri Erick Ubah Konsep Super Holding

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut akan mengubah konsep super holding menjadi subholding. Hal ini disampaikan Erick dalam pemaparan di Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Nanti urusan super holding diubah menjadi sub holding yang fokus pada unit usaha," ujarnya.

Erick mencontohkan PT Pelindo. Nantinya, PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III dan PT Pelindo IV tidak akan dijadikan super holding, namun dibagi berdasarkan fungsi usahanya.

"Misalnya Pelindo I, II, III, IV itu apakah akan dibagi berdasarkan pelabuhan peti kemas, pelabuhan curah cair dan sebagainya. Tidak berdasarkan regional, nanti akan jadi kanibal-kanibal juga," tutur Erick.

Dirinya juga mencontohkan pelabuhan Benoa di Bali yang menurutnya kontraproduktif, sehingga dirinya langsung memutuskan untuk dilakukan relayout, bersama dengan Gubernur Bali I Wayan Koster dan pihak lainnya.

"Konsolidasi ini harus terjadi, bagaimana mau sukses Bali kalau nggak ada konsolidasi," ujarnya.

Rencana Super Holding Telah Ada Sejak Era Presiden Soeharto

Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama, Tanri Abeng angkat bicara terkait kebijakan pembentukan Holding BUMN Pertambangan yang sempat memicu pro-kontra saat ini. Menurutnya, kebijakan ini sangat bagus dan harus diakselerasi. Sebab, BUMN diharapkan bisa jadi penyeimbang pelaku ekonomi.

"Saya bisa lihat bagaimana ibu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) melakukan konsolidasi di sektor pertambangan. Itu counter value power," ungkapnya dalam acara 'Apresiasi Indonesia untuk BUMN 2017' di Crowne Plaza Jakarta, Kamis (30/11) malam.

Komisaris utama PT Pertamina ini menjelaskan, dengan adanya holding BUMN, posisi pemerintah akan lebih kuat ketika berhadapan dengan kekuatan swasta dan asing yang besar.

"Harus jadi counter value power, kekuatan penyeimbang dari pelaku ekonomi. Ada swasta, swasta asing, konglomerat, korporasi. Itu menjadi kekuatan untuk bisa bernegosiasi dengan kekuatan pengusaha asing, termasuk Freeport," tegas dia.

Dia menyebut, ide holding BUMN sebenarnya sudah ada sejak Kementerian BUMN dibentuk pada zaman Presiden Soeharto.

"Waktu itu saya izin pelajari BUMN. Kesimpulan saya dari 158 BUMN itu menjadi 10 Holding company by sector, dan di atas 10 ada yang namanya national holding company," jelas dia.

"Rencana saya sepuluh tahun setelah Kementerian BUMN didirikan sudah tidak ada lagi kementerian, tapi badan pengelola. 5 tahun kemudian berarti tidak ada kementerian, tidak ada badan pengelola, tapi yang ada adalah national holding company," tandasnya.

Ahok Suarakan Kembali Pembentukan Super Holding BUMN

Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding. Dia beralasan, tata kelola perusahaan pelat merah ini tidak efisien dan buruk. Lebih baik, manajemen BUMN diserahkan ke kalangan profesional yang jauh dari kepentingan politik.

Ahok mencontohkan pembentukan Temasek yang digagas Pemerintah Singapura. "Seharusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita bangun seperti Temasek, jadi semacam Indonesia Incorporation," kata Ahok, dikutip dari kanal YouTube POIN, Rabu (16/9).

Usul Ahok ini dilandasi dengan temuannya soal kebijakan Pertamina yang tidak efisien, mulai dari birokrasi, dugaan manipulasi gaji hingga soal utang.

Menurutnya, direksi Pertamina punya hobi lobi-lobi menteri. Pergantian direktur juga dilakukan tanpa pemberitahuan kepada dirinya sebagai Komisaris Utama.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris juga rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Lalu, adanya dugaan manipulasi gaji, di mana pejabat yang sudah tidak bertugas di posisi yang bersangkutan masih menerima gaji yang nominalnya sama.

"Orang yang dicopot dari jabatan dirut anak perusahaan misalnya gajinya Rp100 juta lebih, masa di copot tapi gaji masih sama, alasannya dia orang lama, harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda, tapi mereka bikin gaji pokok gede-gede semua," tandas Ahok.

Kemudian soal utang. Ahok menilai, Pertamina selalu ingin berutang untuk mengakuisisi kilang minyak luar negeri. Padahal, menurutnya lebih baik Pertamina melakukan eksplorasi dalam negeri karena Indonesia masih punya potensi 12 cekungan yang menghasilkan minyak dan gas (migas).

"Sudah minjam duit USD 16 miliar, tiap kali otaknya minjam duit terus, saya sudah kesal. Minjam terus, akuisisi terus, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi minyak dan gas, ngapain di luar negeri? Jangan-jangan ada komisi," ujar Ahok.

Tanggapan BUMN Soal Aspirasi Super Holding Ahok

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga merespons usulan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membubarkan Kementerian BUMN yang dinilai tidak efisien dalam tata kelola perusahaan pelat merah selama ini.

Kata Ahok, lebih baik Kementerian BUMN diganti dengan pembentukan superholding seperti yang dilakukan Pemerintah Singapura melalui Temasek. Namun menurut Arya, gagasan Ahok harus dipikirkan matang-matang sebelum dieksekusi.

"Jadi kita uji dulu ini semua. Kita jangan buru-buru mau superholding. Itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif nggak? Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri ini, masih jauh dari pemikiran superholding, jauh sekali," kata Arya, Rabu (16/9).

Menurutnya, sebelum sampai pada pembentukan superholding, rantai pasok (supply-chain) antar BUMN harus berjalan dengan baik terlebih dahulu. Ide superholding juga sebenarnya sudah dicanangkan Kementerian BUMN sejak lama.

Namun saat ini, rantai pasok antar BUMN masih perlu diperbaiki. Oleh karenanya, pihaknya saat ini bakal terus fokus memastikan rantai pasok tersebut bisa sejalan.

"Jadi nanti kita lihat dengan kondisi supply chain-supply chain antara klaster-klaster, misalnya klaster pertanian gitu. Itu adalah cara-cara kita untuk bagaimana membangun supply chain end-to-end dari BUMN yang satu sampai akhir gitu. BUMN farmasi, bagaimana kita gabungkan rumah sakit yang tercecer dan bergabung jadi RS BUMN dengan IHC," jelasnya.

Arya bilang, Erick akan memastikan hal tersebut berjalan sesuai rencana terlebih dahulu, baru Kementerian BUMN bisa melangkah ke arah pembentukan superholding.

"Itu yang kita sampaikan juga di DPR. Di Komisi 6 sudah kita sampaikan mengenai strategi kita mengenai klaster-klaster, dan DPR juga melihat itu adalah cara langkah kita untuk bisa mendapatkan kondisi saat ini yang terbaik," tandasnya.