Mengubah budaya masyarakat simpan uang di bawah bantal

Merdeka.com - Manusia boleh pindah ke Mars, mobil bisa saja dibuat terbang, tapi jangan heran masih ada saja masyarakat menaruh uang di bawah bantal. Bagi sebagian masyarakat, menabung di bawah bantal dinilai lebih aman dibandingkan bank yang terkesan modern. Belum lagi zaman sekarang masih marak investasi bodong yang membuat masyarakat ketakutan untuk menyimpan dananya.

Menabung di bawah bantal kerap dilakukan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka gemar menumpuk uangnya di sebuah almari besi, padahal bisa saja uang itu terkena rayap dan habis digerogoti, belum lagi lirikan kawanan pencuri yang jelas-jelas tahu apa yang ada di balik bantal kita.

Ada lagi masyarakat lebih percaya 'menyimpan' uang dengan membeli kendaraan baru atau membeli sawah. Maklum saja, cara menabung seperti ini lumrah digunakan bagi masyarakat pedesaan.

Memang tak ada salahnya menyimpang uang di bawah bantal atau membelikannya ke barang. Semua orang punya cara menabung berbeda agar uangnya bisa dimanfaatkan di masa depan.

Jika ditelisik lebih jauh, fenomena menabung di bawah bantal ini muncul lantaran masyarakat belum secara penuh memahami edukasi pengelolaan keuangan dengan baik. Padahal, Bank Indonesia selaku bank sentral terus memberikan pemahaman pengetahuan perbankan kepada masyarakat, sampai dengan daerah pelosok pun sudah dijelajahi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Peter Jacobs mengatakan, berbagai kebijakan dikeluarkan, seperti program Tabunganku yang dilakukan untuk menjangkau masyarakat bawah termasuk di dalamnya kebijakan financial inclusion.

"Kalau edukasi tentang menabung, kita terus lakukan," ujar dia.

Hanya saja persoalan ini tidak segampang membalikkan telapak tangan, tak semua masyarakat Indonesia mau belajar, entah karena malas atau tidak merasa penting asalkan menabung bisa bermanfaat untuk masa depan.

Dampak lain akibat masih lemahnya jangkauan masyarakat terhadap fasilitas yang diberikan lembaga-lembaga keuangan menyebabkan sekitar 80 persen penduduk Indonesia sulit mengembangkan atau memulai usahanya. Ini lantaran mereka sulit memperoleh bantuan permodalan dari industri keuangan bank maupun non bank.

Untuk itu, perlu ada pemberian edukasi yang berkesinambungan antara perbankan swasta dan pemerintah. Sebab, hanya sekitar 20 persen dari penduduk Indonesia yang melek finansial.

"Secara bertahap kami jalankan (edukasi keuangan), masyarakat bertambah banyak kami yakni orang yang paham (perbankan) akan terus bertambah," paparnya.

Opsi lain untuk memberikan edukasi pengelolaan keuangan yang baik, juga harus datang dari lembaga-lembaga keuangan lainnya. Seperti, beberapa perusahaan yang mampu menjelaskan pentingnya pengelolaan keuangan, misal Grup Home Credit (Home Credit), penyedia jasa keuangan konsumen bertaraf multinasional.

Pada akhir tahun 2015, perusahaan telah menyelenggarakan program literasi keuangan guna mendorong menciptakan pelaku usaha kecil dan menengah untuk menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang melemah saat ini.

Berdasarkan siaran pers yang diterima, program ini berlangsung di Godong Ijo, Cinangka, Depok, Jawa Barat, yang diikuti oleh 200 peserta dari Masyarakat Area Development Program (ADP) Penjaringan dan Jatinegara.

CEO Home Credit Indonesia, Jaroslav Gaisler mengatakan, inisiasi program ini mengacu pada pengaturan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (PERT). PERT ini menjadi penting ketika setiap keluarga mampu mengelola pengeluaran keuangan keluarga untuk setiap kebutuhan keluarga, melalui perencanaan dan pencatatan yang baik.

Dengan begitu, langkah seperti ini juga mampu membantu meringankan beban pemerintah yang ingin membuat masyarakat Indonesia melek akan finansial. Sehingga pemahaman literasi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha kecil dan menengah yang tangguh.