Mengupas Isu Kebocoran Keuangan Negara yang Diributkan Prabowo

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menjelang Pemilu, banyak isu yang diungkap oleh berbagai pihak. Salah satu isu yang dibicarakan adalah kebocoran keuangan negara oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Dia menilai selama ini satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah kekayaan negara yang banyak mengalir ke negara lain. Ini dia sampaikan pada Debat Calon Presiden (Capres) yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (30/3) lalu.

"Masalah bangsa ini, kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia," kata dia.

Orang lain juga bertanya?

Dia menilai meski Indonesia memiliki satu sistem yang hebat namun jika tidak ada political will untuk mengubah misalkan arah orientasi sistem ekonomi, maka percuma.

Dia menegaskan jika pemerintah harus mengutamakan tujuan dengan jelas. Sebab meski memiliki teknologi dan sistem hardware tapi bila pemerintah tak memiliki tujuan yang jelas maka sia-sia.

"Boleh ada Teknologi Informasi, sistem punya kartu banyak sekali, indah seolah modern, indah, seolah cepat. Kalau cepat, kalau kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Pakai teknologi ramah tapi kekayaan Indonesia tidak keluar tapi masuk ke Indonesia," tegas dia.

Berikut penjelasan dan pro kontra mengenai isu kebocoran keuangan negara.

Potensi Kebocoran

Isu potensi kebocoran anggaran ini mencuat usai hasil Litbang KPK yang menyebut pendapatan negara seharusnya lebih besar dari saat ini. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, total APBN Indonesia mestinya mencapai Rp 4.000 triliun. Namun, saat ini, total APBN berkisar Rp 2.439 triliun.

"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4.000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2.000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp 4.000 triliun bisa dicapai," ujar Basaria.

Basaria menambahkan, saat ini masih banyak potensi pendapatan di daerah yang bisa dioptimalkan. Mulai dari pajak hotel, restoran, tempat hiburan, serta parkir.

"KPK sudah tidak lagi hanya peduli soal keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara, namun sudah mulai pada berapa penerimaan seluruh daerah kalau tidak bocor," katanya.

Oleh karena itu nantinya, kata dia, bank akan bekerja sama dengan hotel, restoran dan tempat hiburan, sehingga pajak yang dipungut otomatis masuk ke kas daerah.

Bikin Prabowo Bahagia

Prabowo pun mengaku sangat senang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya potensi kehilangan keuangan negara seperti yang selama ini disampaikannya.

"Saya bersyukur Alhamdulillah salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun. Bahkan ada menteri pemerintah sendiri yang mengatakan lose di sektor tertentu lebih dari itu," jelasnya.

"Jadi akhirnya yang benar siapa?" tanya Prabowo.

Menurut putra dari begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo tersebut, menghitung kebocoran Rp 1.000 triliun uang negara sangat mudah. Prabowo pun curhat bahwa dirinya kerap diejek lantaran sok tahu soal ekonomi.

"Ada yang mengatakan Prabowo itu apa? Nggak punya gelar kok berani bicara ekonomi. Saya mungkin tidak punya gelar akademis formal. Tapi sekadar berhitung saya bisa. Setelah saya hitung-hitung, ke mana ini uang? Ada 1.000 triliun yang bocor. Gampang sekali hitungannya," tutur Prabowo.

Dia menyindir pihak lain hanya bisa menggulirkan isu-isu tak subtansial. Sementara, untuk mengatasi kebocoran uang negara tidak mampu.

Prabowo Dinilai Paradoks

Sekretaris Samawi Wilayah NTB, Ustaz Muzayyin Akhiri Al-Abhar menilai, apa yang diucapkan Prabowo mengenai kebocoran keuangan negara sama dengan menunjuk dirinya sendiri.

"Prabowo itu paradoks, dia mau framing seolah-olah negara membuarkan banyak uang RI keluar negeri, padahal wakilnya Sandiaga Uno tahun 2016 dan 2017 masuk dalam daftar Panama Papers dan Paradise Papers, sebuah data yg berisikan penggelapan dan pengemplangan pajak oleh pengusaha RI di luar negeri," ujar Muzayin.

Muzayin menambahkan, selain tercatat dalam panama dan paradise papers, Sandiaga Uno pada tahun 2016 juga ikut program tax amnesti.

"Artinya sebagai pengusaha, Sandi tidak tertib dalam membayar pajak. Prabowo harusnya sebelum ngomong lihat dulu bagaimana track record wakilnya dan orang yang di sekelilingnya," terang dia.

Kebocoran APBN Sudah Ada Sejak Zaman Orde Baru

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari, menyebut kebocoran APBN sudah ada sejak zaman orde baru dan jumlahnya terus menurun seiring perpindahan rezim.

"Kalau soal bocor itu sudah penyakit sejak zaman Pak Soeharto, bahkan lebih parah. Karena dulu APBN itu tidak satu pintu, tapi banyak pintu. Sehingga Pak Harto bikin Kepres banyak banget hanya untuk memastikan duit itu terawasi melalui proses politik yang transparan," kata Eva.

Eva mengaku masih ada kebocoran anggaran hingga saat ini. Namun, dia mengklaim jumlahnya tidak sebesar pada zaman orde baru. "Tapi saya yakinkan kalau nanti pelaksanaan e-budgeting, e-procurement, e-planing, dilaksanakan seperti di DKI pada zamannya Pak Jokowi dan ini berlaku di seluruh Indonesia maka tidak akan ada lagi peluang bocor yang direncanakan," ujarnya.

Kebocoran Uang Negara Punya Arti Luas

Kepala Biro Komukasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti menyebutkan kebocoran uang negara dapat diartikan secara luas dan multi dimensi.

"Kebocoran uang negara bisa disebabkan oleh kejahatan korupsi di semua cabang pemerintahan baik Eksekutif (Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah), Legislatif dan Yudikatif. Jenis kebocoran ini bila masyarakat mengetahui harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum termasuk KPK, karena negara Indonesia adalah negara hukum," kata dia.

Sementara itu, dia melanjutkan bahwa kebocoran anggaran adalah inefisiensi maupun kelemahan perencanaan. Kelemahan jenis ini merupakan persoalan kapasitas dan kualitas birokrasi yang fundamental. Obatnya adalah reformasi birokrasi, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas, dan membangun kompetensi birokrasi

Dia menegaskan, pemerintah terus memerangi berbagai kebocoran anggaran baik yang berbentuk kejahatan korupsi, maupun dalam bentuk infesiensi dan kelemahan kompetensi. Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara akan terus berkomitmen mengelola APBN dan keuangan negara secara berintegritas, kredibel dan profesional.

Pengembalian Kebocoran Uang RI Harus Ditingkatkan

Calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengatakan, penindakan korupsi baik yang dilakukan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, sudah baik. Meskipun perlu ditingkatkan lagi.

"Terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita, dimana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan," ucap Ma'ruf.

Ma'ruf menuturkan, belum maksimalnya pengembalian kebocoran keuangan negara diduga karena adanya faktor penyebab, antara lain karena keterbatasan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum baik Kepolisian, KPK maupun Kejaksaan. Karenanya, perlu ada keseimbangan antara penindakan dan pengembalian uang negara.

Hal ini perlu dilakukan, masih kata dia, karena nilai kebocoran negara baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, jika dapat dikembalikan dapat menjadi sumber anggaran pembiayaan pembangunan nasional, dimana hal itu pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan maksimal.