Follow
Menhub Budi ancam penggantian kontraktor jika pembangunan terjadi kesalahan fatal
Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan siap menindak tegas jika kekeliruan yang menyebabkan kecelakaan terjadi pada proyek pembangunan infrastruktur di bawah kewenangannya. Sanksi akan diberikan berdasarkan tingkat kesalahan.
"Nanti kita lihat derajatnya siapa yang salah? Ada yang salah kontraktor, ada yang salah konsultan seperti di (Bandara) Soekarno Hatta yang paling salah kan konsultan," kata Menhub Budi saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/2).
Menhub Budi juga mengomentari kemungkinan digantinya kontraktor proyek pembangunan di tengah pengerjaan jika terjadi kecelakaan kerja. Hal tersebut dapat dilakukan jika terbukti kesalahan kontraktor dianggap fatal dan mengalami keterlambatan parah.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan jembatan? Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pengelola jembatan dan platform navigasi digital seperti Google Maps.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan? 'Saya kira selain sopir bus yang lalai dan memaksakan, kuat dugaan pemilik bus juga sebenarnya mengetahui kondisi ini. Karena hanya dua dugaannya, unit bus tidak pernah dicek atau sengaja dibiarkan beroperasi meski bermasalah.' 'Apa pun itu, dua-duanya jelas salah.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Kenapa Korlantas Polri mengantisipasi kecelakaan mudik? Pada tahun 2023 terjadi 512 kejadian. Pada tahun ini diupayakan diturunkan. 'Pada tahun 2024 kami berharap dapat meminimalkan sehingga operasi tadi bisa berjalan dengan aman dan nyaman itu bisa terwujud,' katanya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran? IEG mendapati adanya indikasi venue-venue di beberapa kota yang melakukan pelanggaran, yang mana para pelaku usaha ini melakukan kegiatan nonton secara ilegal atau tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
"Saya pikir tidak demikian (diganti di tengah proyek), kecuali ada pekerjaan yang terlambat dan kesalahannya fatal sekali."
Adapun proyek-proyek infrastruktur yang berada dalam lingkup kewenangan Kemenhub diantaranya adalah terkait bandara, pelabuhan, stasiun dan proyek perkeretaapian seperti LRT Jakarta dan Palembang, MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dan Kereta Double-Double Track (DDT).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan adu banteng dua kereta itu.
Baca Selengkapnya
"Kereta api ini adalah karya bangsa, pasti banyak yang kami baru belajar. Kami tidak mengelak bahwa sistem operasi belum sempurna," kata Menhub Budi.
Baca Selengkapnya
Menhub Budi juga meminta para pemudik yang hendak berwisata agar tidak menggunakan bus pariwisata yang tidak layak.
Baca Selengkapnya
"Banyak kita mendapatkan masukan di antaranya membuat koalisi instansi jalan."
Baca Selengkapnya
Akibat kecelakaan tersebut, 12 pemudik meninggal dunia.
Baca Selengkapnya
Temuan ini berangkat dari laporan adanya pengerjaan yang asal asalan.
Baca Selengkapnya
PT Membran Utama sempat melakukan audit kualitas Tol MBZ selama 6 bulan pada 2020, khususnya struktur bagian atas jalan tol
Baca Selengkapnya
Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Baca Selengkapnya
Menhub Budi mengusulkan Polisi melakukan razia mencari travel gelap saat arus balik lebaran.
Baca Selengkapnya
Kejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.
Baca Selengkapnya
Mutu beton yang digunakan dalam pembangunan jalan tol itu harus diaudit
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengimbau perusahaan angkutan untuk memastikan betul kendaraan dalam kondisi layak.
Baca Selengkapnya