Menhub Budi cari pembiayaan di luar APBN dan lakukan efisiensi di 2019

Merdeka.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam nota keuangan RAPBN TA 2019.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengaku telah menyiapkan dua langkah untuk memenuhi target rencana strategis di RAPBN 2019. Pertama yaitu melalui pemenuhan prioritas nasional serta aspirasi rakyat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kemenhub telah menyiapkan langkah-langkah untuk memenuhi target rencana strategis di antaranya mendorong sumber pembiayaan lain di luar APBN Kementerian Perhubungan atau creative financing dan melakukan efisiensi kegiatan operasional atau flat policy," jelas Menhub Budi di ruang Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (3/9).

Menhub budi menyebut, sumber pembiayaan lain di luar APBN Kemenhub (creative financing) yaitu melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), peningkatan peran BUMN, investasi swasta murni untuk proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi, dan kerjasama pemanfaatan (KSP).

"Untuk efisiensi kegiatan operasional atau flat policy dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas dan paket meeting baik dalam maupun luar kota, pembatasan pembangunan gedung kantor dan pengadaan kendaraan bermotor, dan penyusunan skala prioritas kegiatan studi dan penyusunan dokumen perencanaan," jelasnya.

Lebih lanjut, dia juga menuturkan beberapa proyek KPBU yang dilakukan Kemenhub antara lain, Proving Ground atau pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Pare-Pare, pengembangan Bandara Labuan Bajo-Komodo dan pengembangan Pelabuhan Anggrek serta Pelabuhan Bau-Bau.

"Selain KPBU terdapat beberapa pelabuhan yang siap dikerjasamakan dengan skema KSP terdiri atas 21 pelabuhan di mana dua pelabuhan sudah disetujui KSP dengan mitra per tanggal 21 Agustus 2018 yaitu Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete, sedangkan 19 Pelabuhan masih dalam proses pengajuan KSP," terangnya

Kemudian pada subsektor Perhubungan Udara juga telah dilaksanakan skema KSP di empat bandar udara yaitu, Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya, Bandar Udara Radin Inten Lampung, Bandar Udara Sentani Jayapura dan Bandar Udara Fatmawati Bengkulu.

Selain itu, untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 4 bandar udara di antaranya, Bandar Udara Binaka, Bandar Udara FL Tobing, Bandar Udara Luwuk, Bandar Udara Banyuwangi dan KPBU di Bandar Udara Labuan Bajo.

"Skema kerja sama di sembilan bandar udara ini dapat mengalihkan anggaran sebesar Rp 632 miliar yang selanjutnya digunakan untuk penambahan anggaran pada tujuh bandar udara prioritas," jelasnya.

Sebelumnya, Menhub Budi juga mengungkapkan, pagu anggaran Kementerian Perhubungan pada 2019 yakni sebesar Rp 41,5 triliun. Hal itu ditetapkan berdasarkan surat bersama Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan pada 19 Juli 2018 lalu.

"Bapak ketua dan wakil ketua yang saya hormati, pada kesempatan ini kami laporkan total pagu anggaran 2019 sebanyak Rp 41,5 triliun," kata dia.

Adapun pagu tersebut akan digunakan pada Sekretaris Jenderal sebesar Rp 722 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 92 miliar, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 15,2 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,4 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 7,3 triliun.

"Selain itu pagu ini juga akan dialokasikan kepada BPSDM Perhubungan sebesar Rp 3,7 triliun, Badan Litbang Perhubungan Rp 132 miliar, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Rp 162 miliar," ujarnya.