Menhub Budi ingin Angkot pakai teknologi layani penumpang

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan terus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek mulai pada 1 April 2017 lalu. Sampai saat ini, aturan tersebut masih menjadi perdebatan baik bagi penyedia maupun pengguna layanan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sebenarnya aturan tersebut memberi kesempatan yang sama bagi penyedia layanan transportasi untuk melakukan inovasi dalam melayani masyarakat. Penyedia layanan taksi online maupun konvensional diharapkan mampu meningkatkan layanan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

"Pada kesempatan ini waktu tiga bulan mendatang, tolong bantu dialog agar taksi bisa melayani dengan baik. Kita ingin taksi online dan taksi biasa jadi satu. Kita ingin angkot pakai teknologi. Karenanya saya imbau," ujar Budi di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Rabu (12/4).

Menurut Budi, perkembangan teknologi saat ini menjadi kunci terbentuknya suatu tatanan kota maju. Dengan penggunaan teknologi pada transportasi di Indonesia, diharapkan dapat menjadi cerminan bahwa Indonesia bisa semakin maju.

"Taksi online kita bisa selesaikan, sederhana. Kita ingin sekali menjadi negara makin maju, suatu keniscayaan teknologi adalah bagian. Tapi tidak ingin dengan adopt itu, meninggalkan saudara-saudara kita," jelasnya.

Selain taksi online dan konvensional, Budi berharap aturan ini juga berlaku bagi angkutan roda dua. Meskipun saat ini roda dua bukan merupakan salah satu angkutan umum yang diakui oleh pemerintah.

"Gojek dan Grab adalah saudara-saudara kita, yang harus kita naungi. Kemarin bertemu ketua komisi V DPR, beliau ingin buat suatu aturan bagi roda dua yang tidak masuk UU. Tolong diajak diskusi agar kita bisa menanungi mereka sehingga dalam hukum diakui. Untuk jangka panjang 1.000 cc dan roda dua itu bukan angkutan umum tapi untuk saat ini harus dinaungi," pungkas Budi.