Menhub Budi Kaji Ide Jokowi Datangkan Maskapai Asing Buat Harga Tiket Turun
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengkaji ide Presiden Joko Widodo dalam mendatangkan maskapai asing untuk bersaing di Indonesia terkait harga tiket pesawat yang tak kunjung turun.
Menhub Budi mengatakan ide tersebut bisa dilaksanakan asalkan tidak melanggar azas cabotage.
“Ya, ide Pak Presiden bagus sekali, kita akan mempelajari. Insya Allah itu bisa dilaksanakan tentunya memperhatikan asas cabotage,” katanya.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana cara Budi Arie menanggapi usulan? 'Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi presiden. Ya enggak apa-apa dinamika aja,' kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Siapa yang mengajukan usulan subsidi angkutan udara? 'Sejak ada regulasi itu, kami di provinsi tidak bisa lagi menganggarkan subsidi angkutan udara. Karena tidak ada lagi kewenangannya di kami, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) juga ketat soal itu,' ungkap Heru kepada Tim Liputan Diskominfo Kaltim.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
Azas cabotage adalah kepemilikan saham tidak lebih dari perusahaan nasional, yakni 49 persen asing, 51 persen dalam negeri.
"Perusahaan asing itu harus memiliki perusahaan di sini di mana dimiliki oleh Indonesia 51 persen, juga terus mengikuti syarat-syarat lain," katanya.
Menhub mengatakan kebijakan tersebut tidak perlu mengganti undang-undang yang ada dan berlaku. "Enggak perlu diganti, yang lain ikut saja. Saya pikir ide yang bagus dari Presiden Jokowi," katanya.
Pernyataan tersebut menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang akan mengundang maskapai-maskapai baru untuk membuka rute domestik. Tujuannya, konsumen nantinya bisa memiliki lebih banyak pilihan.
Selain itu, menurut Presiden, maskapai juga semakin efisien, sehingga berdampak terhadap harga tiket pesawat yang semakin terjangkau."Kita akan perbanyak kompetisi ini, sehingga mereka (maskapai) akan semakin efisien," tambahnya.
Maskapai asing bisa mendirikan perusahaan (perseroan terbatas) dan membuka rute-rute domestik.
Saat ini, maskapai asing yang telah membuka rute penerbangan domestik adalah Indonesia AirAsia di mana 49,25 persen sahamnya dimiliki oleh AirAsia Investment Ltd.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini moda transportasi pesawat sudah tidak lagi menjadi kebutuhan tersier bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaKemenhub telah mensosialisasikan aturan harga batas atas ke seluruh operator jasa angkutan umum.
Baca SelengkapnyaTantangan penyediaan multi provider avtur sendiri disebabkan oleh banyaknya jumlah bandar udara di wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, ada empat faktor utama yang membuat batas tarif pesawat melonjak.
Baca SelengkapnyaBandara Kertajati secara resmi menerima pengalihan penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung,
Baca SelengkapnyaMenhub mengaku bahwa dirinya tidak bisa menjamin apakah jelang angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 harga tiket akan turun atau pun tidak.
Baca SelengkapnyaLuhut dan timnya tengah menyiapkan cara untuk menurunkan harga tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaMenhub sepakat jika harga tiket angkutan udara wajib terus dipantau agar tidak melebihi ketentuan Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan Kemenhub.
Baca SelengkapnyaRekomendasi jangka pendek lebih banyak terkait dengan komponen yang dapat dikendalikan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaDengan harga yang tidak berbeda jauh, masyarakat Indonesia justru lebih memilih berlibur ke luar negeri dibanding wisata domestik.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi mengklaim sudah berulang kali menyampaikan kepada Pertamina agar pengelolaan avtur dilaksanakan secara multi provider.
Baca SelengkapnyaAHY akan melanjutkan upaya menurunkan harga tiket pesawat domestik.
Baca Selengkapnya