Follow
Menhub Budi soal aplikasi transportasi online: Itu hanya wacana
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pembuatan aplikasi transportasi online pelat merah baru sebatas wacana, sehingga belum menjadi program pemerintah atau Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Itu hanya wacana dari masyarakat bahwa kita itu ada alternatif dan kita sebagai pemerintah menangkap saja itu sebagai wacana, masih prematur untuk disampaikan sebagai rencana pemerintah. Bukan merupakan program pemerintah," ujar dia di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (18/9).
Dia mengungkapkan, wacana pembuatan aplikasi ini datang dari sejumlah pihak melalui kompetisi startup yang diselenggarakan oleh Balitbang Kemenhub.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana transportasi di Jakarta berkembang? Pelbagai angkutan umum berteknologi manual hingga mesin pernah menghiasi jalanan ibu kota. Selain kereta yang semula berfungsi mengangkut hasil bumi dan menjadi alat transportasi, angkutan umum di DKI Jakarta masih mengandalkan tenaga manusia dan binatang yakni delman dan becak.
"Kita di Kemenhub ada program di mana kita memberikan kesempatan masyarakat yang memiliki kemampuan startup untuk kreasi, ini bagian dari itu. Banyak sekali inisiasi yang kita tangkap dari masyarakat terutama berkaitan dengan logistik. Kemarin kita bikin satu semacam lomba ada beberapa pemenang," jelas dia.
Oleh sebab itu, lanjut Budi, pembuatan aplikasi transportasi online plat merah ini baru sekedar ide semata. Pihaknya masih terus mendiskusikan kemungkinan untuk pembuatan aplikasi ini.
"Lagi diskusikan, jadi belum dalam bentuk program untuk melaksanakan itu. Saya pikir kita mesti konsisten kalau ada ide masyarakat kita tangkap, tapi belum pada sampai pada rencana pemerintah," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir.
Baca Selengkapnya
Luhut menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.
Baca Selengkapnya
Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.
Baca Selengkapnya
Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca Selengkapnya
Adapun untuk merealisasikan rencana pembangunan KA di IKN, salah satu opsinya dengan membangun Autonomous Rail Transit (ART).
Baca Selengkapnya
OIKN menargetkan uji coba atau Proof-of-Concept (POC) taksi terbang (sky taxi) untuk IKN di Samarinda.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah.
Baca Selengkapnya
Program motis ini tidak berlaku bagi pengguna motor listrik.
Baca Selengkapnya
Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya
Subsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.
Baca Selengkapnya
Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra meminta Kemenhub meninjau ulang TBA tiket pesawat.
Baca Selengkapnya