Menhub Harap Revisi Aturan Soal Promo Ojek Online Cegah Perang Tarif

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan tengah mempersiapkan revisi dua aturan tentang ojek online (ojol), yakni terkait diskon atau promo yang ditawarkan aplikator, dan sanksi bagi aplikator maupun pengemudi yang melanggar ketentuan baik dalam PM 12 Tahun 2019 maupun Kepmen Nomor 348.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengaturan terkait promo dan diskon oleh aplikator memang perlu dilakukan. Dengan demikian, tidak ada perang tarif antara aplikator.

"Promo itu kan sebenarnya gini, kita kan ingin para aplikator ini tidak melakukan satu diskon langsung maupun tidak langsung, atau perang harga. Karena itu diatur," kata dia, di Jakarta, Jumat (23/5).

"Untuk mengatur itu, mesti mengatur baik yang dilakukan terhadap pengemudi maupun pengguna. Nah kalau yang pengemudi sudah diatur, sekarang pengguna yang lagi dibahas. Termasuk kita sedang membahas apakah aturan itu akan terpisah atau tidak.

Saat ini, Kementerian Perhubungan sedang membahas mengenai formulasi pengaturan terkait promo dan diskon. Termasuk

Pihaknya juga sedang mengkaji apa dampak dari pengaturan promo dan diskon terhadap besaran harga yang harus ditanggung oleh pengguna layanan ojol. Sebab bisa saja pengaturan promo dan diskon berdampak pada mahalnya tarif ojol.

"Justru itu yang jadi kita mau pikirkan dengan baik-baik, tapi esensinya, satu, kita mau harga equibrium, menguntungkan semua pihak. Untuk aplikator kita mau ada kata-kata equality. Jadi keduanya setara. Enggak boleh ada satu yang tidak setara. Kita melindungi keduanya agar tetap eksis," tandasnya.

Sebagai informasi, dua regulasi yang akan direvisi yakni, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.