Menhub Jonan berkukuh tunjuk PT KAI jadi operator proyek LRT

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan menegaskan akan tetap menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator dalam proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT). Sementara itu, PT Adhi Karya akan tetap menjadi kontraktor dalam proyek pembangunan tersebut.

"Kan sudah ada Perpresnya kok. Teknis saja. Operatornya tetap KAI. Adhi Karya kontraktor saja kan dari dulu," kata Jonan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/3).

Meski begitu, Jonan sendiri tak melarang jika Adhi Karya mengajukan diri untuk menjadi operator. Namun, pemerintah akan tetap menolak karena Adhi Karya tidak mampu mengoperasikan kereta seperti yang dilakukan oleh KAI.

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, pemerintah juga akan membebaskan perusahaan pelat merah tersebut jika melakukan pembangunan dengan konsep pengembangan kawasan yang berorientasi dengan titik-titik transit (Transit Oriented Development/TOD).

"Kalau minta (jadi operator) boleh iya, boleh tidak kan. Jawabannya, tidak. Alasannya, wong dia tidak bisa mengoperasikan kereta kok," pungkas Jonan.

Seperti yang diketahui, pemerintah menugaskan PT KAI sebagai operator proyek LRT yang menjadi bagian dari program pembangunan pemerintah pusat. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2015 penugasan operator ditetapkan melalui lelang.

Namun diperkirakan hal itu akan memakan waktu cukup lama, sehingga pemerintah langsung menunjuk KAI sebagai operator.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan pihaknya mengusulkan untuk turut menyediakan sarana dan prasarana dalam pembangunan proyek kereta api ringan (Light Rail Transit/LRT). Dalam hal ini, perusahaan pelat merah tersebut bergerak sebagai investor dalam pembangunan proyek itu.

"Kan syarat ini prasarana diambil pemerintah karena UU kereta api begitu. Jalan, kereta api (menjadi) otoritas pemerintah. Jadi supaya kita institusi yang bertanggungjawab, untuk sarana dan sistemnya tadi saya usul," kata Kiswo di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/2). (mdk/idr)