Menhub Jonan buka peluang asing investasi di pelabuhan Indonesia
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia tak bisa cuma mengandalkan uang negara. Dia pun membuka peluang swasta atau asing untuk ikut mengelola maupun mengembangkan pelabuhan di Indonesia.
"Kalau mau bangunan pelabuhan umum tantangannya harus ditenderkan, meski itu tanah sendiri. Ini kan sulit sekali. Kemudian, jika ingin bangun pelabuhan sendiri boleh saja, izin ke saya dan tandatangan perjanjian konsesi, dihitung investasinya berapa, pendapatan berapa, tapi kalau konsesi itu habis dikembalikan ke negara termasuk tanahnya," ujar dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/3).
Jonan menjelaskan pemerintah sudah memberikan insentif bagi investasi pelabuhan, dengan kapasitas kepemilikan hingga 49 persen. Hal itu sama dengan status kepemilikan bandara udara.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Apa rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas? Rencananya untuk perluasan dan modernisasi pelabuhan. UEA sudah melihat peluang ini sejak lama. Setelah ini akan kami evaluasi dan memberikan rekomendasi agar benar-benar bergerak maju bersama Pemprov Jateng,' kata Abdulla.
-
Bagaimana IKN mendorong pertumbuhan ekonomi? UU Nomor 21 Tahun 2023 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia-sentris dan pembangunan IKN melalui penguatan peran Otorita IKN, didukung lintas sektor.
-
Siapa yang akan mengembangkan Pelabuhan Tanjung Emas? Pada Kamis (12/9), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Uni Emirat Arab menyepakati sebuah perjanjian kerja sama untuk mengembangkan kawasan Tanjung Emas Semarang.
"Jadi pelabuhan umum, bandara itu boleh pengelolanya swasta dapat izin. Tapi ada masa konsesinya. AP (Angkasa Pura) dan Pelindo (Pelabuhan Indonesia) ini saja konsesi. Ini di seluruh dunia juga sama," kata dia.
Jonan menegaskan kalau pemerintah membentuk badan usaha pengelola pelabuhan umum harus memiliki konsesi. Hal itu jadi jaminan pengembalian aset negara yang dikelola oleh asing.
"Misalnya seperti Ancol itu tidak ada konsesi ke negara, karena tidak ada kegiatan usahanya di laut. Tapi kalau buat pelabuhan di pinggir pantai, harus kembali ke negara kan, karena lautnya kan tidak pernah dijual," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelabuhan ini diharapkan mampu menunjang pembangunan serta memperlancar logistik di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaNantinya, investor asing bakal meraup porsi saham mayoritas milik PT BIJB tersebut, maksimal 49 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaDia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan hal ini saat bertemu sejumlah pengusaha China.
Baca SelengkapnyaDia mengaku siap membantu langsung para investor asal China yang ingin berinvestasi di ibu kota baru.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaBanyaknya investor menunjukkan bahwa IKN memang tempat menarik bagi pengusaha lokal maupun asing untuk berinvestasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.
Baca SelengkapnyaIni menunjukkan Indonesia memiliki potensi kelautan yang kaya.
Baca SelengkapnyaRealisasi investasi ini lebih tinggi dari target Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJika dihitung berdasarkan luas wilayah, satu Pulau Jawa tetap masih dominan dibandingkan 17.000 pulau lain yang ada di Indonesia.
Baca Selengkapnya