Menhub Jonan klaim hanya tersisa Rp 10 T anggaran belum terserap
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengakui serapan anggaran kementeriannya hingga pertengahan September 2015 baru 20 persen. Total anggaran untuk kementerian perhubungan pada 2015 sebesar Rp 65 triliun.
Menteri Jonan mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kontrak dan lelang untuk anggaran tahun ini. Hingga saat ini tersisa Rp 10 triliun yang belum dilelang ataupun kontrak.
"Yang belum ada kontrak dan belum dilelang sisa Rp 10 triliun mudah-mudahan sampai akhirnya mudah-mudahan Rp 55-60 triliun bisa terserap," katanya di Kantornya, Jakarta, Kamis (17/9).
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
Dia menyakini, peningkatan percepatan akan terjadi hingga akhir tahun. Bahkan, mantan Direktur Utama PT KAI ini memprediksikan penyerapan hingga akhir September 2015 bisa mencapai 25 persen, atau naik 5 persen.
"Makanya ada upaya dari pemerintah untuk 2016 nanti November (2015) sudah ada lelang tidak mengikat, setelah dapat persetujuan dari DPR langsung (soal APBN 2016)," terangnya.
Selain itu, Menteri Jonan mengharapkan pada jajarannya untuk mengedepankan penyelesaian AMDAL dan Rencana Induk bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Detail Engineering and Design (DED) yang telah disepakati dalam pelaksanaan proyek.
"Dengan demikian, saya harap tidak ada lagi proses pembangunan dan pelaksanaan anggaran yang terkendala dokumen AMDAL dan Rencana Induk. Percepatan pelaksanaan anggaran tersebut tetap harus dilaksanakan secara teliti dan diikuti dengan pengawasan yang ketat," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaWika menyinggung proyek kereta cepat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan yang ditaksir mencapai Rp7,12 triliun.
Baca SelengkapnyaPramono Anung akan menganggarkan dana sebesar Rp26 Triliun untuk membangun sistem transportasi di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaButuh waktu 8 tahun untuk pemerintah menyelesaikan 158 Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca SelengkapnyaDari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya