Menhub Jonan lapor Jokowi: Serapan anggaran memang tidak bisa banyak
Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan melaporkan kinerja Kementerian Perhubungan sepanjang 2015 kepada Presiden Joko Widodo. Dalam pemaparannya, Jonan menyebut penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan hanya sebesar 76 persen. Diakui Jonan, serapan anggaran tidak bisa lebih tinggi dari itu.
"Serapan anggaran memang tidak bisa banyak, itu termasuk penghematan dari anggaran dari pagu sebanyak Rp 3 triliun. Jadi ini sebenarnya kami berusaha harga satuan bisa makin lama makin kompetitif," kata Jonan di Kemenhub, Senin (18/1).
Jika dibandingkan tahun 2014, di mana pagu anggaran kementerian Rp 37 triliun dengan penyerapan 28 triliun atau 75 persen. Sedangkan anggaran tahun 2015 sebesar Rp 65 triliun, penyerapan sebesar Rp 46 triliun ditambah efisiensi Rp 3 triliun, maka didapat total Rp 50 triliun.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Siapa yang dilantik Jokowi sebagai Menteri Kominfo? Budi Arie Setiadi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika saat ini.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
"Kalau secara persentase itu lebih tinggi dibanding tahun lalu dan secara angka absolut juga hampir dua kali," ucap Jonan.
Sementara itu, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 disebut Jonan sudah melebihi target. Hal ini jauh lebih baik dibanding 2014 silam, di mana PNBP jauh dari target atau hanya 65 persen dengan nominal kurang dari Rp 1,9 triliun.
"Di 2015 PNBP nya melebihi target Rp 1,1 triliun menjadi Rp 4,2 triliun. Dari angka absolut penerimaan PNBP di 2015 dibanding 2014 itu naik dua kali lipat," imbuh Jonan.
Mengenai perizinan, Jonan melaporkan kepada Presiden Jokowi, bahwa Kementerian Perhubungan telah menyederhanakan 159 perizinan atau sekitar 70 persen
"70 persen dari perizinan yang ada di Kementerian Perhubungan, di luar uji teknis yang menyangkut keselamatan. Karena itu kami tidak kurangi yang menyangkut keselamatan. Namun kalau perizinan lain, izin usaha dan sebagainya, kami sederhanakan 159, sesuai arahan bapak akan kami sederhanakan lagi atau dihapus, atau masa berlakunya izin diperpanjang dan sebagainya," tutup Jonan. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di momen tersebut, Presiden Jokowi menyindir sulitnya membuat perizinan acara di Indonesia
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca Selengkapnyaokowi menyebut permasalahan arus mudik di Merak sudah ada solusinya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan kementerian lembaga untuk membuat aplikasi baru.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui kemacetan lalu lintas kini merata di semua kota
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca Selengkapnya