Menhub: Sebelum ada asas cabotage, layanan laut RI dipenuhi kapal asing

Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi angkat bicara mengenai pentingnya pelaksanaan asas cabotage di Indonesia. Sebab, dengan adanya layanan asas ini, maka ada harapan baru untuk peningkatan industri angkutan laut nasional.

Dia menambahkan, prinsip dari pelaksanaan cabotage adalah cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim yang kondusif, guna memajukan industri angkutan yang lebih baik. Antara lain dengan adanya kemudahan di bidang perpajakan, permodalan, pengadaan, kontrak.

"Sebelum adanya asas cabotage, sebagian besar layanan laut domestik dipenuhi kapal bendera asing. Hal ini menyebabkan usaha angkutan laut nasional terpuruk," kata Budi di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/9).

Bukan hanya di Indonesia, asas cabotage ini juga telah diterapkan di negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, dan Filipina untuk melindungi industri pelayaran nasional mereka.

"Asas cabotage merupakan hak eksklusif suatu negara untuk menerpakan peraturan perundang-undangannya sendiri, dalam bidang darat air udara yang menjadi wilayah lingkup kekuasaan negara tersebut," imbuhnya.

Dengan adanya Focus Group Discussion (FGD) mengenai strategi percepatan pemberdayaan industri kemaritiman nasional, diharapkan industri pelayaran Indonesia bisa lebih mandiri dan berdaulat tanpa ada campur tangan negara lain.

Mengingat, pelayaran niaga dan layanan rakyat memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan pengangkutan pemindahan penumpang atau barang. Khususnya pelayanan rakyat sebagai bagian dari potensi angkutan nasional, yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.

"Kita ingin sekali bahwasannya industri angkutan nasional ini tumbuh dan kita dengan kemampuan sendiri membangun sekira fungsi ke-ekonomian dan manfaat ke-ekonomian itu akan kita kolek langsung," pungkas Budi.