Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkes Budi Sebut Hal ini Harus Diperhatikan Sebelum Vaksinasi Mandiri

Menkes Budi Sebut Hal ini Harus Diperhatikan Sebelum Vaksinasi Mandiri Janji Menkes Budi Gunadi Bereskan Data Covid-19. YouTube @Najwa Shihab ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah membuka peluang para perusahaan bisa melakukan program vaksinasi Covid-19 secara mandiri bagi pegawainya. Ini seiring dengan banyaknya pemilik perusahaan yang bertanya kepada dirinya terkait pemberian vakasinasi mandiri.

"Saya ingin vaksin ini secepat-cepatnya sebanyak-banyaknya, semurah-murahnya anggaran negara, jadi yang masuk masuk ke sana kita oke, tapi jangan sampai negara kaya golongan kaya dapat duluan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu," kata Budi Gunadi dalam acara 11th Kompas100 CEO Forum Let's Collaborate; Rising in Pandemic Era, Kamis (21/1).

Meski demikian, ada beberapa hal yang harus diingat sebelum sebuah perusahaan melakukan penyuntikan vaksin. Pertama, vaksinasi bersifat sosialis bukan individualis. Menurutnya, vaksin berfungsi bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga memproteksi keluarga dan orang sekitar.

Orang lain juga bertanya?

"Sehebat apapun negara beli vaksin kalau orang lain di sekitar negaranya tidak divaksin dan tidak dibantu akan percuma. Karena kan ada pergerakan orang juga, jadi ada kemungkinan penularan tetap ada," imbuhnya.

Kemudian, pemerintah juga wajib melakukan pengadaan vaksin Covid-19 secepat-cepatnya, dan dengan harga semurah-murahnya. Terakhir, vaksinasi akan diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karenanya, dia berpesan kepada para konglomerat agar tidak memprioritaskan penyuntikan vaksin Covid-19 kepada golongan kaya terlebih dahulu.

"Jadi kalau teman-teman ada yang ingin membantu, boleh, tapi harus dipahami 3 hal itu. Satu ini sesuatu yang sifatnya harus terjadi di semua rakyat, enggak boleh sekelompok saja, karena enggak ada gunanya juga," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkes Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Ketahanan Kesehatan Nasional
Menkes Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Ketahanan Kesehatan Nasional

Produksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.

Baca Selengkapnya
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman

Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.

Baca Selengkapnya
Covid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun
Covid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun

Imbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya

Dari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.

Baca Selengkapnya
Pemberian Vaksinasi HPV dan Hepatitis B, Komitmen Kesehatan Bagi Pekerja
Pemberian Vaksinasi HPV dan Hepatitis B, Komitmen Kesehatan Bagi Pekerja

Selain kanker serviks, di Indonesia diperkirakan ada sekitar 20 juta orang menderita hepatitis dengan prevalensi tertinggi pada kasus Hepatitis B.

Baca Selengkapnya
Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox
Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox

Sebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.

Baca Selengkapnya
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah

Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.

Baca Selengkapnya
Respons Jokowi soal Gaji Pekerja Swasta Bakal Dipotong Buat Tapera
Respons Jokowi soal Gaji Pekerja Swasta Bakal Dipotong Buat Tapera

Jokowi menilai, semua aturan termasuk potongan Tapera tersebut akan dihitung terlebih dahulu.

Baca Selengkapnya
UU Kesehatan Baru Tak Wajibkan Perusahaan Daftarkan Pegawai sebagai Peserta BPJS Kesehatan
UU Kesehatan Baru Tak Wajibkan Perusahaan Daftarkan Pegawai sebagai Peserta BPJS Kesehatan

UU Kesehatan yang baru disahkan tidak lagi mewajibkan perusahaan mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya
Aturan Rokok Kemasan Polos Banyak Dikritik, Menkes Budi Angkat Suara
Aturan Rokok Kemasan Polos Banyak Dikritik, Menkes Budi Angkat Suara

Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan telah memicu perdebatan publik yang cukup hangat.

Baca Selengkapnya
Budi Gunadi Bongkar Isi Pembekalan Calon Menteri dari Prabowo Subianto
Budi Gunadi Bongkar Isi Pembekalan Calon Menteri dari Prabowo Subianto

Budi mengungkapkan, ada pesan khusus yang disampaikan oleh Prabowo Subianto mengenai isu kesehatan.

Baca Selengkapnya
Respons Menkes Soal Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah
Respons Menkes Soal Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah

Menkes angkat bicara mengenai efek samping vaksin Covid-19 AstraZeneca

Baca Selengkapnya