Follow
Menkeu akui belum terima penjelasan ESDM soal dana ketahanan energi
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku belum menerima proposal rencana pengelolaan dana ketahanan energi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat ini, kata dia, Kemenkeu masih menunggu kejelasan pengelolaan dana tersebut.
"Kita belum terima proposal dari ESDM. Kita lihat bentuknya apa dulu, dicari yang terbaik berdasarkan apa kebutuhannya," ujar Bambang di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (28/12).
Bambang menegaskan saat ini Kemenkeu masih mengkaji dana pengelolaan tersebut akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2016.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang menjadi fokus Kementan saat ini? Mentan Amran saat ini tengah gencar menyalurkan pompanisasi ke wilayah sentra produksi khususnya di area Jawa.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
"Nanti kita lihat bisa BLU, bisa PNBP, bisa yang lain. Kalau masuk PNBP ya berarti BLU, kan sawit juga PNBP," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah akan memungut Rp 200 hingga Rp 300 per liter Premium dan Solar yang dikonsumsi masyarakat. Dana itu nantinya akan dikelola oleh Kementerian ESDM untuk membangun energi terbarukan.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan.
Baca Selengkapnya
Selain itu, konsumsi BBM hingga Mei 2024 juga masih terkendali. Bahkan, konsumsi BBM mengalami tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca Selengkapnya
Indonesia terus didesak menghentikan PLTU batubara untuk mengurangi emisi karbon.
Baca Selengkapnya
Arya menyampaikan, keenam BUMN tersebut masih ada yang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.
Baca Selengkapnya
Kepastian program HGBT ke depannya memang harus mencapai quorum antara dirinya bersama Menteri Keuangan dan Menperin.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga butuh investasi untuk bisa mengalihkan subsidi APBN yang selama ini dijatuhkan kepada produk gasoline kepada campuran etanol dan gasoline.
Baca Selengkapnya
Erick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
Baca Selengkapnya
Arifin meminta kepada publik untuk menunggu saja kabar selanjutnya tanpa menepis kabar yang beredar.
Baca Selengkapnya
Pertamina memilki BBM dengan oktan lebih rendah dari 92, yaitu RON 90 yang selama ini dijual dengan nama produk Pertalite.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu menjelaskan kondisi anggaran subsidi termasuk bahan bakar minyak (BBM) di harga minyak mahal imbas perang Iran-Israel.
Baca Selengkapnya