Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu: Aneh, rasio pajak terus turun saat pertumbuhan masih tinggi

Menkeu: Aneh, rasio pajak terus turun saat pertumbuhan masih tinggi Gedung Dirjen pajak. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro memaparkan, penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2015 mencapai kisaran angka Rp 766 triliun. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan pajak non migas sebesar Rp 723 triliun dan migas sekitar Rp 43 triliun.

Penerimaan pajak yang masih berada di kisaran angka 60 persen itu dinilai lantaran patokan target pajak yang terlalu tinggi sehingga sulit dicapai Ditjen Pajak.

Namun, menurut Menteri Bambang, terjadi anomali dalam data rasio penerimaan pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio. Menteri Bambang memaparkan, rasio penerimaan pajak sejak 2012 hingga 2014 terus menurun, padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5 persen.

Orang lain juga bertanya?

"Tax ratio itu adalah penerimaan pajak terhadap PDB nominal. Kenapa turun itu aneh? Karena pada periode itu, 2012, 2013, 2014 pertumbuhan ekonomi kita bagus, 2012 masih tumbuh lebih dari 6 persen, 2013 masih 5,8, 2014 masih 5 persen," papar Menteri Bambang di Hotel Harris, Sentul, Bogor, Sabtu (7/11).

Menteri Bambang menilai, ada potensi penerimaan pajak yang hilang disebabkan oleh persoalan administrasi perpajakan yang perlu dibenahi.

Dia mengatakan, tahun ini penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.294 triliun, naik dari realisasi 2014 sebesar Rp 985 triliun. Apabila tax rasio 2014 berada di angka 12 persen, maka seharusnya penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai Rp 1.265 triliun.

"Jadi kalau tax rationya 12 persen harusnya kita dapat Rp 1.265 triliun. Nah 2015 banyak yang bilang wah ini target pajaknya ketinggian Rp 1.294 triliun, kalau 12 persen itu saya bawa ke 2015 harusnya kita dapat Rp 1.375 triliun. Bukan Rp 1.294 triliun," ungkap Bambang.

Menteri Bambang melihat, target pajak yang dipatok tahun ini bukan angka yang tidak memiliki dasar.

"Ini sebenarnya kita bicara bukan sesuatu yang muluk-muluk. Karena logikanya kalau ekonomi masih tumbuh, tax ratio harusnya minimum tidak turun. Malah yang benar harusnya naik meski pun sedikit-sedikit. Tax ratio itu haruslah berjalan lurus dengan pertumbuhan ekonomi," ucap Bambang.

Lebih lanjut dia mengatakan, tax ratio sebesar 12 persen masih jauh dari tax ratio negara-negara lain yang sudah berada di kisaran angka 14 persen.

Berdasarkan catatan merdeka.com, rasio pajak sejak 2007 hingga 2014 berturut-turut ialah 12,4 persen, 13,3 persen, 11 persen, 11,3 persen, 11,8 persen, 11,9 persen, 11,9 persen, dan 12,4 persen.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Realisasi Penerimaan Pajak hingga April 2024 Turun 9,3 Persen
FOTO: Realisasi Penerimaan Pajak hingga April 2024 Turun 9,3 Persen

Hingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Prabowo Ingin Naikkan Rasio Pajak Jadi 16 Persen, Begini Langkah Bakal Ditempuh
Prabowo Ingin Naikkan Rasio Pajak Jadi 16 Persen, Begini Langkah Bakal Ditempuh

Prabowo menilai, rasio pajak indoensia masih jauh lebih rendah dibanding negara-negara tetangga, semisal Malaysia, Thailand hingga Kamboja.

Baca Selengkapnya
Rincian Kinerja APBN dari Bea Cukai per September 2023: Ada yang Positif dan Melambat
Rincian Kinerja APBN dari Bea Cukai per September 2023: Ada yang Positif dan Melambat

Kinerja APBN masih menunjukkan hasil positif hingga September 2023. Pendapatan negara dan belanja negara tetap tumbuh.

Baca Selengkapnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya

Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi! Rano Karno PDIP Heran UKT Lama Tak Naik
VIDEO: Emosi! Rano Karno PDIP Heran UKT Lama Tak Naik "Dulu Kencing Aja 500 Sekarang 2000"

Menurutnya, UKT seharusnya bisa naik dalam dua tahun sekali seperti tarif tol.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Penerapan Pajak PPN 12 Persen Harus Ditunda
Ini Alasan Penerapan Pajak PPN 12 Persen Harus Ditunda

Pemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Sebut Gaji Karyawan di Indonesia Lancar, Bahkan Cenderung Naik
Sri Mulyani Sebut Gaji Karyawan di Indonesia Lancar, Bahkan Cenderung Naik

Gaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
Harga Komoditas Anjlok, APBN Defisit Rp21,8 Triliun di Mei 2024
Harga Komoditas Anjlok, APBN Defisit Rp21,8 Triliun di Mei 2024

Realisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).

Baca Selengkapnya
Negara Kumpulkan Pajak Rp1.523,7 Triliun Per Oktober, Sudah 95,78 Persen dari Target
Negara Kumpulkan Pajak Rp1.523,7 Triliun Per Oktober, Sudah 95,78 Persen dari Target

Angka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca Selengkapnya