Follow
Menkeu Bambang akui APBN 2016 belum sempurna
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 masih belum sempurna. Namun, kata dia, ada sektor yang mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun lalu seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
"APBN belum sempurna. Tapi, ada kemajuan. Contoh, dana desa. Dana kesehatan naik lima persen. Belanja infrastruktur didorong. Kami bantu rakyat miskin, dulu 2,5 juta orang sekarang jadi 6 juta orang," ungkapnya di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/11).
Dia menjelaskan, postur APBN saat ini memiliki ruang fiskal yang memadai. Sayangnya, kata dia, penerimaan negara belum menunjukkan hasil yang maksimal terutama sektor perpajakan.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Mengapa laba Bank Mandiri naik di tahun 2023? Kunci kesuksesan Bank Mandiri ini tak lepas dari strategi bisnis yang konsisten untuk fokus pada pertumbuhan bisnis berbasis ekosistem serta didukung dengan strategi digitalisasi.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"APBN yang bagus, ruang fiskalnya lebih besar. Tapi penerimaan kan belum bisa diandalkan. Sudah 10 tahun penerimaan pajak tidak sesuai target. Kecuali pas sunset policy," terangnya.
Mantan wakli menteri keuangan ini berharap rencana pemerintah untuk menerapkan skema pengampunan pajak (tax amnesty) mampu membantu sektor penerimaan pajak tahun depan.
"Saya harap, tax amnesty jadi jalan keluar. Belanja negara harus besar dan terarah. Dan kalau bisa, lama-lama pembiayaan dikurangi. Hutang juga dikurangi," tutupnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca Selengkapnya
Meski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca Selengkapnya
Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca Selengkapnya
Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca Selengkapnya
Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca Selengkapnya
Kendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.
Baca Selengkapnya
Kinerja APBN masih menunjukkan hasil positif hingga September 2023. Pendapatan negara dan belanja negara tetap tumbuh.
Baca Selengkapnya
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Momen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca Selengkapnya
Pegawai Kementerian BUMN mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja menjadi 100 persen.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya