Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu Bambang blak-blakan soal pentingnya pengampunan pajak

Menkeu Bambang blak-blakan soal pentingnya pengampunan pajak bambang brodjonegoro. ©tpidsulut.org

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro angkat bicara terkait rencana penerapan aturan pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini perlukan karena akan membawa dampak baik bagi perekonomian.

Menurut Bambang, kebijakan pengampunan bukanlah hal yang baru di dunia internasional. Sudah banyak negara menerapkan seperti Italia, Afrika Selatan, India dan lain sebagainya.

"Pemerintah akan terapkan kebijakan pengampunan pajak secara khusus untuk kondisi Indonesia. Ini ditujukan pertama untuk repatriasi dana yang ditempatkan WNI di luar negeri," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

Bambang menilai, banyak dari masyarakat yang salah paham terkait aturan ini. Salah satunya adalah anggapan bahwa pengampunan pajak untuk mengampuni koruptor yang melarikan dananya ke luar negeri.

"Pemahaman berkembang di masyarakat ‎kurang tepat. Seolah ini ditujukan khusus pelaku kejahatan seperti koruptor. Dalam konteks kebijakan pajak, tidak ada larangan untuk orang menempatkan dananya di luar negeri. Itu pilihan bagi setiap pengusaha," katanya.

"Namun, dengan pengampunan pajak ‎diharapkan wajib pajak memilih tempatkan dana di dalam negeri untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Bambang.

Penerapan aturan pengampunan pajak dinilai perlu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dana yang disimpan di luar negeri bisa kembali ke Indonesia untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan. Sehingga bisa lebih terarah untuk kesejahteraan masyarakat.

"Meningkatkan basis perpajakan nasional. Kebijakan pengampunan pajak dapat disertai perbaikan perpajakan di ditjen pajak. Pengampunan pajak jadi era baru yang mampu jaring dan dorong pertumbuhan ekonomi," tegas Bambang.

Bambang kembali menegaskan, kebijakan pengampunan pajak bukan diusulkan untuk mengampuni para pengemplang pajak. Namun sebagai sarana agar dana wajib pajak bisa di tarik ke dalam negeri.

"Rencana kebutuhan pengampunan pajak apabila tidak segera dapat kepastian dapat mengganggu penerimaan pajak tahun serta kelancaran penyempurnaan regulasinya."

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kenaikan PPN 12 Persen Banyak Dikritik Publik, Prabowo: Biasalah
Kenaikan PPN 12 Persen Banyak Dikritik Publik, Prabowo: Biasalah

Sejak disahkannya UU HPP, kebijakan kenaikan PPN mendapat banyak kritik.

Baca Selengkapnya
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
Anies Minta Kebijakan Aturan Pembebasan PBB-P2 Disosialisaskan: Supaya Tidak Terkejut
Anies Minta Kebijakan Aturan Pembebasan PBB-P2 Disosialisaskan: Supaya Tidak Terkejut

Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak
Pajak Tak Hanya untuk Infrastruktur, Sri Mulyani: Elpiji 3 Kg Juga dari Pajak

Manfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.

Baca Selengkapnya
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak
Cara Sri Mulyani Wujudkan Indonesia Sejahtera Lewat Pajak

Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia

Baca Selengkapnya
Respons Tom Lembong soal Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Respons Tom Lembong soal Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Tidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.

Baca Selengkapnya
Pemkot Bontang Upayakan Sosialisasi Pajak untuk UMKM
Pemkot Bontang Upayakan Sosialisasi Pajak untuk UMKM

Kegiatan sosialisasi perpajakan kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan.

Baca Selengkapnya
Rieke Minta Ganjar Berjanji Jika Jadi Presiden Jangan Klaim Akui Bansos
Rieke Minta Ganjar Berjanji Jika Jadi Presiden Jangan Klaim Akui Bansos

Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Soal PPN 12 Persen, Gus Yahya: Pandangan Pemerintah Perlu Didengar Utuh
Soal PPN 12 Persen, Gus Yahya: Pandangan Pemerintah Perlu Didengar Utuh

Gus Yahya berharap, dengan penjelasan pemerintah tersebut maka masyarakat bisa memahami kebijakan pemerintah terkait kenaikan pajak 12 persen.

Baca Selengkapnya
Ahok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya
Ahok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya

Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ganjar Ungkap Sosok Ahok: Semoga Tak Ada yang Tersinggung
VIDEO: Ganjar Ungkap Sosok Ahok: Semoga Tak Ada yang Tersinggung

Ganjar mengatakan, Ahok memiliki karakter tersendiri, dalam menyampaikan sesuatu ke publik

Baca Selengkapnya