Menkeu Bambang harap UU Pengampunan Pajak bisa diterapkan awal Juli
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK bersama DPR RI masih membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Berbagai masukan didengarkan dan hingga saat ini belum juga diputuskan.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berharap, aturan pengampunan pajak bisa diterapkan pada Juli nanti. Bulan depan, dia menyebut pembahasan dengan DPR akan selesai.
"Urusan dengan DPR-nya selesai paling lambat pertengahan bulan Juni mudah-mudahan. Lebih cepat lebih baik," ucap Bambang di Jakarta, Minggu (29/5).
-
Kapan tes dilakukan? Melansir dari NewScientist, Jumat (22/11), beberapa tes itu dilakukan di Bumi, sekali sebelum misi dan dua kali setelahnya. Sementara sisanya, dilakukan selama mereka berada di ISS, baik di awal maupun akhir misi.
-
Kapan modul BPJS Ketenagakerjaan diterapkan? Muttaqien, menjelaskan bahwa modul ini pertama kali akan diarahkan pada sekolah menengah atas dan kemudian akan dikembangkan ke perguruan tinggi. Penerapannya serentak secara nasional akan direncanakan pada tahun 2026.
-
Kapan bansos KJP Plus cair di tahap pertama tahun 2024? 'Masyarakat calon penerima KJP Plus tidak usah khawatir, saya pastikan cair minggu ini (untuk tahap pertama 2024),' kata Plt. Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin dikutip dari Antara, Minggu (9/6).
-
Apa saja tahap persiapan Pilkada 2024 di Jawa Tengah? Tahapan PersiapanPerencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: Rabu, 17 April 2024 - Selasa, 5 November 2024 Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara: Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BawasluPemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024 - Sabtu, 16 November 2024Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: Rabu, 24 April 2024 - Jumat, 31 Mei 2024Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Jumat, 31 Mei 2024 - Senin, 23 September 2024
-
Kapan tahapan persiapan Pilkada 2024 dimulai? Pertama, tahap persiapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah adanya pengumuman Pilkada 2024.
-
Bagaimana tahapan Pemilu Tahun 2024 dimulai? Proses ini telah dimulai pada 14 Juni 2022, 20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.
Bambang menyebut, saat ini pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari DPR menjadi RUU Pengampunan Pajak menjadi UU Pengampunan Pajak.
"Ya kita harapkan 1 juli sudah full. Sudah simulasi Sudah saya tes juga. Harapannya bisa berjalan lancar. Jadi tinggal undang-undangnya saja," tutupnya.
Pada Selasa (26/4), Komisi XI DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Memang mencoba untuk mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari semua kalangan yang berkepentingan, mendatangkan para pengusaha, Apindo, Hipmi sebagai yang berkepentingan ada namanya RUU Pengampunan Pajak dan juga mengundang pakar yang pro dan kontra dan juga perguruan tinggi," ujar Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).
Supit menegaskan, rapat dengar pendapat ini perlu dilakukan untuk mematangkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Dengan harapan nantinya Undang-Undang ini lebih komprehensif.
"Kami juga harus mendengar pandangan hukum, kami baru mau mendengar dari semua pihak, kami tidak mau disalahkan dalam hal ini," jelas dia.
Politikus Golkar itu menjanjikan akan berupaya menyelesaikan pembahasan RUU Tax Amnesty secepat mungkin. Targetnya, pembahasan RUU Tax Amnesty selesai sebelum pembahasan APBN Perubahan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo meyakini, persiapan jelang operasional tersebut sudah sesuai skenario.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diambil sebagai salah satu upaya menekan buruknya polusi udara di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaWahyu menjelaskan, kurang lengkapnya syarat administratif pencalonan umumnya ada pada urusan persuratan
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau untuk aktif melakukan uji emisi agar siap ketika tilang diberlakukan.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca Selengkapnya