Menkeu Bambang: PMN kepada PLN tidak pakai uang, cuma pindah buku

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro memastikan, rencana tambahan dana yang diberikan kepada PT PLN (Persero) melalui penyertaan modal negara (PMN) tidak akan mengganggu kas negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Sebab, penyertaan modal yang diberikan kepada PLN ini bersifat non tunai (non-cash).

"‎PMN kepada PLN bersifat non-cash, artinya tidak ada kas yang keluar dari pemerintah. PLN butuh akses pinjaman yang besar," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/6).

Bambang menjelaskan, PMN yang dikucurkan untuk PLN ini adalah potensi pajak yang diperoleh dari hasil revaluasi aset perseroan, yang kemudian diserahkan lagi kepada PLN dalam bentuk PMN. Sehingga, pemerintah sejatinya tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk menyuntik modal kepada PLN.

Orang lain juga bertanya?

"Untuk menambah kapasitas pinjaman, dia partisipasi revaluasi aset. Pada 2016, hasil (revaluasi aset PLN) mungkin di atas Rp 300 triliun. Ada pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 13,56 triliun," jelas Bambang.

Bambang mengakui, potensi pajak sebesar Rp 13,56 triliun dari hasil revaluasi aset PLN memang cukup besar untuk menambah kas negara. Namun, pemerintah berpikir bahwa PLN bukan perusahaan komersial melainkan perusahaan pelat merah yang wajib melayani masyarakat.

"‎Pemerintah berpendapat daripada menerima Rp 13,56 sebagai cash, lebih baik diinjeksikan dalam bentuk PMN. Dengan modal yang makin besar, PLN bisa melakukan ekspansi, menambah rasio elektrifikasi, dan jaringan distribusi secara luas. Intinya secara umum, PMN ini tidak ada cash keluar, hanya pemindah-bukuan," ungkapnya.

Sementara terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), tambahnya, pada dasarnya pemerintah hanya memangkas belanja yang tidak bersifat prioritas seperti anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga belanja iklan. Dengan pemangkasan tersebut, pemerintah bisa menghemat Rp 50 triliun.

‎‎"Kami tidak memotong lebih besar lagi, karena berharap dari tax amnesty bisa nutup kekurangan. Pemotongan tidak mengganggu output dan outcome K/L," tutup dia.

(mdk/idr)