Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu Bambang tegaskan tak ada anggaran tutupi kerugian Pertamina

Menkeu Bambang tegaskan tak ada anggaran tutupi kerugian Pertamina bambang brodjonegoro. ©tpidsulut.org

Merdeka.com - Pemerintah menyebut akan mengganti kerugian PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 15 triliun akibat menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Pembayaran kerugian tersebut bakal ditutupi dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN),

Apalagi, Presiden Joko Widodo meminta Pertamina menurunkan harga BBM subsidi lantaran harga minyak dunia anjlok. Dengan begitu, kerugian Pertamina akan semakin membengkak jika harga BBM diturunkan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk tutupi kerugian Pertamina pada APBN Perubahan 2015 dan Rancangan APBN 2016. Baik melalui PMN ataupun pengurangan dividen.

Orang lain juga bertanya?

"Tidak ada, coba saja dibongkar anggarannya, ada tidak? Di 2016 juga tidak ada, APBN 2016 dari mana coba. Pokoknya tidak ada di anggaran pemerintah," ujar Menteri Bambang di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (2/10).

Namun, kata dia, pemerintah tetap akan menjaga agar Pertamina tidak kesulitan dana karena harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemerintah bakal mencarikan jalan keluar untuk Pertamina agar tidak alami kerugian.

"Kalau kebijakan harga tanya Kementerian ESDM. Kita upayakan Pertamina tidak kerepotan. Kita jaga supaya Pertamina tidak kesulitan, tapi kita juga memperhatikan harga yang terjangkau oleh masyarakat," tutup Bambang.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengungkapkan kesepakatan dengan pemerintah terkait mengapa harga Premium tak kunjung naik di saat harga Pertamax justru melejit. Pertamina menjelaskan bahwa pemerintah memberikan kompensasi berupa proyek migas.

Proyek ini alat barter ke Pertamina akibat kerugian penjualan Premium yang tidak kunjung ke harga keekonomian. Harga Premium yang berada di kisaran Rp 7.300 per liter, dan Solar di level Rp 6.900 per liter saat ini membuat Pertamina masih menanggung kerugian.

"Pemerintah akan berikan kompensasi ke Pertamina karena mereka (pemerintah) sudah tahu harga BBM yang sebenarnya (keekonomian) harus dijual. Opsinya banyak seperti berikan Pertamina kesempatan untuk kelola hulu migas atau proyek strategis di sektor migas," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/6).

Proyek ini diharapkan dapat membantu Pertamina meraup target laba tahun ini sebesar USD 1,7 miliar dan tidak terganggu akibat kerugian penjualan Premium. "Pokoknya kita harus balance. Laba kita harus bisa (minimal) USD 1,7 miliar. Itu yang kita sampaikan ke pemerintah," cetusnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pertalite Masih Rp10.000 Meski Harga Minyak Dunia Turun, Ini Penjelasan Ahok
Pertalite Masih Rp10.000 Meski Harga Minyak Dunia Turun, Ini Penjelasan Ahok

Harga minyak mentah dunia terus menunjukan tren pelemahan hingga USD74,5 per barrel. Meski demikian, penurunan itu tidak diikuti oleh harga BBM Pertamina.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM, Pertamina Masih Tahan Harga
Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM, Pertamina Masih Tahan Harga

Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Pertamina Tahan Harga BBM di Tengah Mahalnya Harga Minyak Dunia
Ternyata, Ini Alasan Pertamina Tahan Harga BBM di Tengah Mahalnya Harga Minyak Dunia

Harga BBM di SPBU Pertamina tidak mengalami kenaikan per 1 Maret 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Harga BBM SPBU Swasta Naik, Segini Harga Bensin Pertamina Per 1 Agustus 2024
Harga BBM SPBU Swasta Naik, Segini Harga Bensin Pertamina Per 1 Agustus 2024

Daftar harga BBM terbaru di SPBU Pertamina per 1 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Pertamina: Indonesia Tak Bergantung BBM dari Timur Tengah
Pertamina: Indonesia Tak Bergantung BBM dari Timur Tengah

Pertamina mengatakan bahwa suplai BBM terus dijaga di level 20 hari dan telah diamankan dari produksi kilang dan kargo dari kawasan Asia.

Baca Selengkapnya
Alasan Harga BBM Pertamina Tetap Stabil Meski Harga Minyak Dunia Tinggi
Alasan Harga BBM Pertamina Tetap Stabil Meski Harga Minyak Dunia Tinggi

Pertamina tidak menaikkan harga BBM meski harga minyak dunia merangkak naik dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat melemah.

Baca Selengkapnya
Konflik Geopolitik Memanas, Ekonom Senior Soroti Kebijakan Pertamina
Konflik Geopolitik Memanas, Ekonom Senior Soroti Kebijakan Pertamina

Jika dalam situasi geopolitik seperti sekarang, Pertamina menaikkan harga BBM misalnya, maka efek spiralnya ke mana-mana.

Baca Selengkapnya
Segini Harga BBM Pertamina Mulai 1 Juni 2024
Segini Harga BBM Pertamina Mulai 1 Juni 2024

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.

Baca Selengkapnya
BBM Subsidi Akan Dibatasi per 17 Agustus, Kementerian BUMN Bilang Begini
BBM Subsidi Akan Dibatasi per 17 Agustus, Kementerian BUMN Bilang Begini

Wacana pembatasan BBM subsidi pertama kali diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Selengkapnya
Harga Pertamax Ternyata Paling Murah Dibanding Kompetitor, Segera Menyusul Naik?
Harga Pertamax Ternyata Paling Murah Dibanding Kompetitor, Segera Menyusul Naik?

Sejak Maret 2024 BBM non-subsidi RON 92 tersebut belum disesuaikan, sementara itu pada awal Agustus lalu SPBU swasta kembali menaikkan harga BBM sejenis.

Baca Selengkapnya
PNM Tak Naikkan Bunga Kredit Pasca BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen, Ini Alasannya
PNM Tak Naikkan Bunga Kredit Pasca BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen, Ini Alasannya

Bank Indonesia yang memutuskan menaikkan suku bunga acuan di level 6,25 persen pada bulan April 2024.

Baca Selengkapnya
Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai
Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai

Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.

Baca Selengkapnya