Menkeu beberkan penyebab lambannya pembangunan infrastruktur
Merdeka.com - Belum lama ini terbentuk Bank Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan China sebagai pimpinannya. Indonesia masuk sebagai salah satu anggotanya. Pertimbangannya, Indonesia butuh dana besar untuk pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana penunjang ekonomi.
Indonesia sendiri belum memiliki bank khusus membantu pembiayaan proyek infrastruktur. Ketiadaan itu menjadi salah satu alasan lambannya penyediaan sarana prasarana di dalam negeri.
"Kita perlu lihat kilas balik kenapa Indonesia sedemikian lama tidak punya bank infrastruktur," ujar Bambang dalam Forum diskusi Bank Infrastruktur di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Kenapa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada pemerintahan? Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian. Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Namun, di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya.
-
Dimana Pemkab Banyuwangi fokus menangani banjir? Salah satu yang menjadi perhatian Ipuk adalah kawasan rawan banjir. Seperti di Lingkungan Lebak, Kelurahan Tukangkayu, Banyuwangi yang sempat dicek langsung oleh Ipuk pada Rabu (1/11). Kawasan yang dilintasi aliran sungai Kalilo itu, kerap dilanda genangan air di kala intensitas hujan tinggi.
-
Kenapa Pemkot Bandung fokus pada STBM? Terkait STBM, Anhar menyampaikan, Kota Bandung telah mendekalarasikan diri sebagai kota dengan predikat ODF 100 persen pada Februari 2023 silam.'Komitmen sudah sepenuhnya. Baik dari pimpinan tertinggi di Kota Bandung, OPD terkait, maupun kewilayahan,' kata Anhar.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Dulu Indonesia masih memiliki Bapindo sebagai salah satu lembaga yang konsen pembiayaan infrastruktur. Namun perannya masih terlalu umum.
"Konteksnya lebih luas. Sehingga misinya jadi tidak terealisir. Maka sebagian besar proyeknya bersifat jangka pendek, padahal infrastruktur proyek jangka panjang," sindirnya.
Tidak hanya itu, lambannya pembangunan infrastruktur juga tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah yang hanya fokus sumber pendanaan dari anggaran negara.
"Padahal APBN masa lalu sangat terbebani dengan belanja mengikat termasuk subsidi BBM. Sehingga alokasinya terbatas," ucapnya.
Tersanderanya APBN oleh anggaran subsidi BBM sesungguhnya membuka strategi lain yakni mendorong perusahaan BUMN karya membantu pemerintah merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur. Namun, karena tidak ada visi besar soal infrastruktur, BUMN karya justru semakin terlena.
"BUMN infrastruktur di masa lalu juga lebih care dengan RUPS. Kalau RUPS profitnya naik dan setinggi-tingginya. Soal infrastruktur ketinggalan zaman itu urusan lain," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD buka suara soal kelaparan dan kekeringan yang terjadi di Papua pada Kamis (3/8).
Baca SelengkapnyaPenyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.
Baca SelengkapnyaKenaikan realisasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2023 tak sebanding dengan serapan tenaga kerja di sektor konstruksi.
Baca SelengkapnyaCapres Anies mengkritik pemerintahan Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan tapi berbayar (jalan tol).
Baca SelengkapnyaGanjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca SelengkapnyaBey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan pemerintah sudah menyiapkan bantuan sehari-hari untuk warga di Papua.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menilai pemerintah hanya fokus membangun di darat, bukan perairan.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya