Menkeu desak alihkan anggaran bantuan BBM ke subsidi manusia
Merdeka.com - Kementerian Keuangan membenarkan besaran utang luar negeri meningkat pada 2014. Kendati demikian otoritas fiskal menjamin pinjaman asing dari surat utang maupun pinjaman lunak ini tak akan dipakai buat membayar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan Chatib Basri di Kantornya, Jakarta, Jumat (20/6). Ini jadi alasan pemerintah bersedia menuruti permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) buat memangkas kuota konsumsi premium dan solar menjadi hanya 46 juta kiloliter hingga akhir tahun.
"Kita tidak boleh dan tidak ingin utang dipakai bayar subsidi BBM. Itu uangnya dibakar. Nah karena itu upaya mengurangi subsidi BBM dilakukan. Itu dilakukan dengan kuotanya dikunci hanya 46 juta kiloliter," ujarnya.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi? Melalui aplikasi ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi dapat diminimalisir. Sistem ini terintegrasi antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Penugasan.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Apa yang dibantah Shell Indonesia? Shell Indonesia membantah isu yang beredar mengenai rencana penutupan seluruh unit SPBU di Indonesia.
Selain itu, investor pun meyakini bahwa pemerintah tidak menerbitkan surat utang dan melakukan pinjaman lunak hanya buat membayar beban subsidi energi. Walaupun memang banyak pemodal sudah mengeluhkan situasi rentan Indonesia di mana terlalu murah menjual bahan bakar kepada masyarakat.
Atas dasar itu, supaya kepercayaan pasar kepada kredibilitas pemerintah meningkat di masa mendatang, Chatib melihat tidak ada cara lain kecuali merombak drastis kebijakan subsidi.
Dari awalnya membatasi harga jual, harus beralih kepada bantuan langsung buat masyarakat membutuhkan, terutama warga miskin.
"Harus ada reformasi dalam subsidi, harus diubah subsidi barang ke subsidi orang. Langkah ke situ harus dilakukan," kata menkeu.
Bahkan, dibanding pembengkakan besaran utang luar negeri pemerintah, buat bendahara negara isu memangkas belanja subsidi lebih mendesak. "Tidak ada yang mau utangin (Indonesia) kalau mau subsidi BBM. Ini bukan soal utang. Itu alokasi belanja yang harus dikurangi."
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan mencatat pada periode Mei ini utang Indonesia menjadi Rp 2.461,36 triliun. Melonjak Rp 20,95 triliun dari periode April sebesar Rp 2.440,41 triliun.
Sedangkan dari data terbaru Utang Luar Negeri (ULN) Bank Indonesia, pada April 2014, pinjaman asing mencapai USD 276,6 miliar. Angka ini tumbuh 7,6 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau April 2013.
Utang luar negeri Indonesia masih didominasi sektor swasta. Utang sektor publik sebesar USD 131 miliar dan utang luar negeri swasta USD 145,6 miliar.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin berharap nantinya BBM untuk nelayan lah yang bisa gratis
Baca SelengkapnyaBey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaOjek online akan dilarang untuk membeli BBM subsidi jenis pertalite maupun solar.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut golongan jenis kendaraan yang berhak membeli
Baca SelengkapnyaProgram pendidikan, hingga kesehatan harus berbagi dengan impor BBM.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi.
Baca SelengkapnyaObligasi daerah merupakan pinjaman daerah jangka menengah hingga panjang yang bersumber dana dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).
Baca Selengkapnya