Menkeu harap SMI cikal-bakal bank infrastruktur
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro berharap PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi cikal-bakal bank infrastruktur. Sebagai langkah awal mewujudkan itu, Bambang bakal melebut Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke dalam perusahaan pelat merah di bawah naungan Kementerian Keuangan itu.
Sementara PIP juga merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu.
Bambang menjelaskan sejumlah alasan peleburan PIP. Diantaranya, BLU pembiayaan investasi tersebut tidak bisa diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator pasar keuangan.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Siapa saja bank yang terlibat? Bank Rakyat Indonesia, Bank Katimtara, Bank Perkreditan Rakyat merupakan perbankan yang turut berpartisipasi dalam acara Sosialisasi Penguatan Modal tersebut.
-
Kenapa Bank Pemerintah penting? Bank pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan bank BUMN, adalah salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara, memainkan peran yang krusial dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa fungsi utama Bank Pemerintah? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan.
Kemudian, PIP tak leluasa bergerak mencari dan menyalurkan pembiayaan infrastruktur. Sehingga aset sebesar Rp 18,3 triliun tak optimal termanfaatkan.
"Maka PIP disetop operasinya dan seluruh asetnya dipindah ke PIP, BUMN yang kebetulan di bawah Kemenkeu," kata Bambang, di kantornya, Jakarta, Kamis (22/1).
Dengan begitu, menurut Bambang, kemampuan SMI menyalurkan pembiayaan infrastruktur meningkat. Terlebih lagi, pemerintah juga menyuntik modal sebesar Rp 2 triliun.
"Mereka juga sudah menerbikan obligasi. Ke depan yang kami bisa bayangkan adalah akan ada lembaga yang bisa membiayai infrastruktur," katanya.
Menurutnya, pemerintah tak bisa mengandalkan bank komersial untuk menyalurkan pembiayaan infrastruktur. Sebab dana bank umumnya bersifat jangka pendek tak cocok untuk membiayai infrastruktur berdurasi panjang.
"Ada missmatch karena sumber dana yang ditarik dari masyarakat kebanyakan simpan pinjam jangka pendek teyapi proyek infrastruktur yang dibiayai kebanyakan bersifat jangka panjang. Missmatch ini yang kurang diinginkan bank komersial."
(mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca SelengkapnyaPemerintah kini tengah mengebut pembangunan IKN di Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaBRI Danareksa Jadi Penjamin Emisi Obligasi IIF Rp500 Miliar, Nilai Kupon Capai 7,25 Persen
Baca SelengkapnyaNantinya, skema penjaminan infrastruktur di IKN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersendiri.
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN kaji opsi paling memungkinkan mendatangkan investor baru untuk perusahaan ini.
Baca SelengkapnyaHPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.
Baca SelengkapnyaAdanya Kantor BI di Nusantara, Jokowi optimistis itu bakal turut mendongkrak kedatangan investor baru.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini, investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp47,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaAPBN akan mendanai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seluas 6.600 hektare.
Baca SelengkapnyaIKN semakin berkembang dan mulai menunjukkan perubahan nyata dengan dukungan dana publik dan keterlibatan banyak pihak.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca Selengkapnya