Follow
Menkeu imbau pengusaha RI terkait Panama Papers repatriasi dana
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjadikan Panama Papers sebagai pembanding data resmi yang dimiliki pemerintah terkait pengemplangan pajak.
Kendati demikian, dia tetap meminta para pengusaha yang namanya disebut dalam dokumen yang dibocorkan oleh konsorsium jurnalis investasi internasional itu untuk sukarela memulangkan aset ditanam di luar negeri ke Indonesia.
"Saya mengimbau agar nama-nama yang ada di Panama Papers bisa merepatriasi uangnya yang ada di luar negeri," kata Bambang di kantornya, Jumat (8/4).
-
Apa arti harapan menurut kutipan tersebut? Harapan adalah mimpi yang terjaga.
-
Bagaimana Tapera diharapkan bisa menjamin kesejahteraan? Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan bahwa program Tapera pada intinya bertujuan untuk meralisasikan amanat UUD 1945 yakni setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Apa manfaat baru bagi Pekerja Migran di Permenaker 4 Tahun 2023? 'Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 ini manfaat pelindungannya meningkat, tetapi premi atau iurannya tetap sama yaitu sebesar Rp370 ribu. Ini perlu teman-teman pekerja migran ketahui,' ujarnya. Ida Fauziyah menyebut manfaat baru yang dapat dirasakan pekerja migran, antara lain bantuan uang bagi calon pekerja migran Indonesia yang terbukti mengalami tindak pemerkosaan, manfaat perawatan di rumah sakit karena kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (KK/PAK) selama di negara penempatan. Kemudian biaya penggantian alat bantu dengar, biaya penggantian kacamata, santunan karena PHK sepihak, santunan akibat mengalami pemerkosaan, dan santunan karena ditempatkan tidak sesuai perjanjian kerja.
-
Kenapa Kemnaker menilai Desmigratif layak dilanjutkan? Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang sudah berjalan sekitar 8 tahun ini sangat layak untuk dilanjutkan. Hal ini karena program tersebut mampu menjawab tantangan terhadap 4 pilar utama, yaitu pembentukan pusat layanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha produktif, memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga (Community Parenting), dan memfasilitasi penumbuh kembangan Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa.
-
Bagaimana Kemnaker ingin melanjutkan Desmigratif? Namun demikian, katanya melanjutkan, dalam rangka keberlanjutan dan semakin baiknya program Desmigratif ini dibutuhkan tanggung jawab semua pihak. Selain itu, keberlangsungan atas program ini juga disebutnya sangat membutuhkan dukungan dan sinergi dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat desa setempat.
Menurutnya, pemerintah siap menampung dana pulang kampung tersebut. Dana bisa dialirkan ke sejumlah instrumen investasi.
Semisal: Surat Utang Negara (SUN), obligasi perusahaan pelat merah, deposito satu tahun, dan lainnya.
"Kami berharap yang terbaik dari repatriasi," katanya.
"Dan ketika nanti semua dana di luar negeri sudah jelas, kami akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia) dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan sistem keuangan kita bisa mengakomodir repatriasi itu."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
RUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnya
Sunarto menilai hal tersebut merupakan kewenangan dari Prabowo sekalu kepala negara.
Baca Selengkapnya
Menko Luhut turut mengungkapkan wajah baru Rempang usai masuknya investasi.
Baca Selengkapnya
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan menyampaikan kepada pengusaha Amerika bahwa Indonesia ingin lebih banyak lapangan pekerjaan berkualitas.
Baca Selengkapnya
DPR mendukung sikap politik Presiden Prabowo Subianto yang meminta para koruptor tobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri.
Baca Selengkapnya
Luhut berharap regulasi terkait pembentukan family office di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Berkaca dari kesuksesan Dubai dan negara lainnya seperti Singapura, Hongkong yang juga menerapkan family office, Luhut yakin Indonesia juga pasti bisa.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) adalah penyelamatan keuangan negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri
Baca Selengkapnya