Menkeu ingatkan Jokowi tak terburu-buru kucurkan dana desa
Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri mengingatkan presiden terpilih Joko Widodo untuk tak terburu-buru mengucurkan anggaran Rp 1 miliar per desa. Mantan wali kota Solo itu diminta untuk meningkatkan kemampuan kepala desa untuk mengelola dana sebesar itu.
"Nanti kalau semua kepala desa menerima dana sangat besar dan mereka tidak siap dengan program, malah jadi kasus. Sekitar 73 ribu kepala desa nanti ditangkapin semua bagaimana?" kata menkeu di kantornya, Jakarta, Rabu (24/9).
Atas dasar itulah, Kementerian Keuangan hanya mengusulkan dana desa sebesar Rp 9,06 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2015. Dana sebesar itu mengalir ke Kementerian Dalam Negeri Rp 7,6 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum Rp 1,45 triliun.
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang membantu desa dalam program ini? Nantinya, pengelolaan sampah di tempat itu akan bekerja sama dengan SPEAK (Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi) Indonesia melalui Program Hijau dan Voices For Just Climate Action (VCA).
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Siapa yang menolak uang suap ratusan juta? Jujurnya Jenderal TNI Tolak Uang Suap Ratusan Juta Banyak pejabat tersandung kasus korupsi, tapi Mayjen Eddie M Nalapraya justru tak tergiur uang suap.
-
Kenapa korupsi desa perlu ditangani? 'Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,' ujarnya.
"Nanti pemerintah baru akan masuk ke APBN Perubahan, dan mereka akan taruh (usulan kementerian lain penerima dana desa)," ujarnya.
Menurut Chatib, dana desa juga nantinya bisa disalurkan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR-RI Budiman Sudjatmiko mempersoalkan minimnya dana desa dalam R-APBN 2015. Selain hanya memindahkan pos anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), jumlahnya pun cenderung turun.
"Hemat saya, semestinya pemerintah mampu memaksimalkan anggaran dana desa sampai 5 persen dari dana transfer daerah, atau sekitar Rp 32 triliun," kata Budiman.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Karena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya