Menkeu: Investor mau bangun kilang dengan syarat tak bayar pajak
Merdeka.com - Beberapa perusahaan minyak dan gas (migas) global, seperti Saudi Aramco dan investor Kuwait disebut-sebut sempat berencana membangun kilang dengan menggandeng PT Pertamina. Namun rencana itu mandek bulan lalu.
Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, pembangunan kilang memang sangat dibutuhkan Indonesia. Apalagi volume impor produk migas tinggi beberapa triwulan terakhir. Cuma, ada indikasi tawaran investor buat pembangunan kilang yang tidak menguntungkan negara.
Alasannya, banyak permintaan pembebasan pajak (tax holiday) tak masuk akal sebagai prasyarat mereka menanamkan modal.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Mengapa Pertamina membangun kilang baru di Balikpapan? Keberhasilan proyek RDMP Balikpapan akan menaikkan kapasitas produksi Kilang Balikpapan sebesar 100 ribu barrel per hari, yang artinya kapasitas produksi Kilang Balikpapan menjadi 360 ribu barrel per hari dari kapasitas awal 260 ribu barrel hari.
-
Mengapa pengusaha rela mengeluarkan biaya besar? 'Setiap kalori harus berjuang untuk hidupnya,' kata Jhonson.
-
Mengapa pabrik kina Bukit Unggul dibangun? Saat itu, Pemerintah Hindia Belanda gencar menanam dan memproduksi olahan kina guna mengantisipasi serangan nyamuk Malaria yang sempat memakan korban ribuan warga Eropa di Batavia tahun 1800-an.
-
Kenapa Pertamina melakukan revitalisasi kilang? Tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk kilang tetapi juga memproduksi produk green energy seperti petrokimia, gas dan turunannya.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
"Kalau investor datang apa yang mereka minta, masuk akal enggak? Misalnya investornya minta yang enggak-enggak, anda kan enggak bisa ngasih. Kita mau investasi tapi 10.000 tahun tax holiday. Kalau kayak gitu, enggak bakal kita kasih," ujarnya di Jakarta, Kamis (21/11).
Chatib mengaku, sesungguhnya pemerintah terbuka pada setiap rencana investasi kilang. Sampai sekarang, belum ada pemodal selain Timur Tengah yang menawarkan proposal pembangunan kilang.
Selama ada skema bisnis yang menarik dan menguntungkan kedua pihak, menkeu mengaku tak keberatan memberikan insentif pajak yang diperlukan. Kalau permintaan pemodal asing terlalu banyak, lebih baik membangun kilang dengan APBN.
"Jadi nanti kita mesti lihat apakah kilang itu APBN atau nanti dengan investor. mana yang paling visible, nanti dilihat," tegasnya.
Dana buat membangun sebuah kilang baru cukup besar. Dari studi kelaikan yang dilakukan Kementerian ESDM April lalu menyebutkan, instalasi pengolahan minyak mentah menyerap anggaran mencapai Rp 90 triliun bila sepenuhnya dibiayai APBN.
Apabila sukses dibangun, diharapkan tak cuma untuk mengolah bahan bakar, namun juga produk aromatik yang bernilai ekonomis.
Produksi kilang di dalam negeri sejauh ini cuma 700.000 barel per hari, padahal kebutuhan BBM harian mencapai 1,3 juta barel. Kondisi ini turut jadi penyebab defisit perdagangan akibat impor migas terus terjadi selama beberapa triwulan terakhir.
Perawatan yang dialami Kilang Balongan dua bulan lalu, turut memperburuk keadaan, sehingga impor migas kembali melonjak. Saat ini, Indonesia memiliki enam kilang, seluruhnya dioperasikan Pertamina. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaProgram hilirisasi ini merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang pemerintah Indonesia telah lakukan.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memberi sambutan saat groundbreaking Hotel Nusantara, Penajam Paser Utara, Kamis (21/9)
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca SelengkapnyaPenerapan kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat.
Baca SelengkapnyaSebelum menarik investor luar negeri, banyak pengusaha dalam negeri yang tertarik untuk bergabung masuk dalam pembangunan proyek IKN.
Baca SelengkapnyaBaru-baru ini, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang menanam modal di proyek IKN.
Baca SelengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui bahwa mayoritas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel di Indonesia bekerjasama dengan China.
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaKebijakan hilirisasi di Indonesia tetap menarik bagi investor asing.
Baca Selengkapnya