Menkeu jengkel banyak BUMN minta PMN tapi sumbangan pajak rendah

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa kesal dengan data kepatuhan wajib pajak dari petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih rendah. Bahkan, baru sedikit dari BUMN beserta petingginya yang mengikuti Tax Amnesty.

Padahal, selama ini pemerintah telah memberikan banyak suntikan modal kepada BUMN di Indonesia melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pemberian tersebut tidak diseimbangkan dengan pembayaran pajak.

"Saya mulai jengkel karena ada yang salahkan direksi lama. Padahal, ada PMN lebih Rp 160 triliun dalam 2 tahun. Itu seharusnya bisa berikan 3 hingga 4 kali lipat kepada negara sehingga saya tidak masukkan ke dalam sumur yang bolong," kata Menteri Sri di Jakarta, Rabu (30/11).

Seperti diketahui, dari 701 WP BUMN yang terdaftar di Indonesia, baru 28 WP yang mengikuti Tax Amnesty. Sementara, total nilai tebusan yang terkumpul hanya Rp 13,01 miliar, dengan rata-rata tebusan Rp 464 juta.

Sedangkan, dari 1.387 wajib pajak Komisaris BUMN, baru 24 persen yang ikut Tax Amnesty dengan jumlah uang tebusan hanya Rp 111,2 miliar. Sedangkan, dari 1.543 wajib pajak Direksi BUMN, baru 20 persen yang ikut Tax Amnesty dengan jumlah uang tebusan mencapai Rp 44,5 miliar.

Dia menambahkan, pemerintah sebenarnya menaruh harapan bagi BUMN untuk mensosialisasikan program ini. Sayangnya, melihat rendahnya kepatuhan pajak BUMN beserta petingginya, Menteri Sri menjadi lebih pesimis.

Dengan demikian, dia berharap agar BUMN Indonesia bisa terus sehat, terutama dalam keuangannya, dan bisa ikut program Tax Amnesty. "Semoga BUMN selalu sehat. Karena kalau mereka sakit, BUMN akan datang ke saya dan minta PMN," imbuhnya.