Menkeu kecewa ada suap ke BPK terkait status WTP di Kemendes

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa atas adanya operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi.

"Adanya kejadian dimana adanya Kementerian/Lembaga maupun BPK nya sendiri menerima suap ini adalah sangat mengecewakan," ujar Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/5).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyerahkan sepenuhnya kelanjutan mekanisme adanya isu indikasi pencopotan opini WTP yang telah diberikan BPK kepada Kementerian Desa PDTT.

"Silakan aparat hukum melaksanakan tugasnya. Tapi mengenai status dari WTP sendiri kita tentu memiliki kepentingan, agar kredibilitas status itu ditegakkan secara konsisten. Dan apapun mekanisme saya serahkan kepada BPK saja," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Sugito sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Minggu (28/5) Sugito dipastikan dicopot dari jabatannya dan langsung dicari penggantinya.

"Besok pagi akan kita cari siapa yang ganti," kata Menteri Desa Eko Putro Sandjojo dalam pernyataan pers di Kantornya, Sabtu (27/5).

Eko menjelaskan apabila nanti Sugito tak terbukti bersalah dalam kasus ini, maka ia akan kembali menjabat dalam jabatan semula termasuk hak-haknya akan dikembalikan pula.

"Otomatis kalau sudah tersangka secara aturan harus diganti. Tapi nanti kalau memang terbukti tidak bersalah hak-haknya akan kita kembalikan lagi," katanya.

Dalam OTT ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Di antaranya dua orang dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dua orang pejabat BPK.