Menkeu: Kuota BBM 46 juta kiloliter harga mati
Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan penetapan volume kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk 2014 sebesar 46 juta kiloliter tak bisa ditawar-tawar. Artinya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak punya alasan lagi selain serius menjalankan pengurangan konsumsi, lewat berbagai program.
Seandainya pun PT Pertamina dan ESDM menyerah, lalu meminta tambahan anggaran, dana tidak akan tersedia. "Enggak ada barangnya. Seandainya pun (realisasi konsumsi) lewat menjadi 46,001 pun, bensinnya enggak ada," kata menkeu selepas rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Rabu (18/6).
Soal cara membendung konsumsi premium dan solar di masyarakat sampai enam bulan ke depan, Chatib menyerahkan sepenuhnya hal itu pada regulator dan pelaksana teknis.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Bagaimana Pertamina mengurangi penyalahgunaan BBM? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Mengapa Pertamina fokus pada program SEB? Program ini juga mendorong para siswa memberikan dampak ke masyarakat sekitar melalui edukasi dan penggunaan energi terbarukan.'Program SEB ini sejalan dengan upaya Pertamina mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengimplementasikan nilai-nilai Adiwiyata.'
-
Apa tujuan Pertamina dalam program SEB? 'Program SEB ini sejalan dengan upaya Pertamina mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengimplementasikan nilai-nilai Adiwiyata.' 'Selain itu, program ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mengimplementasikan ESG (Environmental, Social, and Governance) dan Sustainability Development Goals (SDGs) poin 4 yaitu pendidikan berkualitas, poin 7 energi bersih dan terjangkau, dan poin 13, penanggulangan perubahan iklim,' ujar Fahrougi.
"Sekarang pokoknya dipatok. Terserah caranya mau sabtu-minggu (puasa beli BBM subsidi), rabu wage, jumat kliwon, pokoknya 46 juta kiloliter," kata Chatib.
Adapun, saran DPR soal penghematan yang hampir pasti tidak bisa dijalankan adalah konversi BBM ke BBG. Menkeu melihat, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian tidak serius menjalankan rencana pengalihan ke gas.
Terbukti, anggaran konversi sebesar Rp 6 triliun selama tiga tahun terakhir dibiarkan hangus.
"Disediain dananya enggak dipakai, terus anggarannya hangus Rp 6 triliun. Sekarang kalaupun mau ada tengah tahun, pengadaan blm ada, kan butuh berapa waktu itu," cetusnya.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit mendukung langkah pemerintah agar mulai tegas membatasi kuota konsumsi BBM bersubsidi. Ini alasan legislatif mematok angka 46 juta kiloliter.
"Kalau subsidinya segitu ya segitu digunakan. Tidak boleh melebihi. Itu memaksa pemerintah," kata Ahmadi.
DPR cukup optimis pemerintah bisa menghambat konsumsi, asal memang ada kemauan. Terbukti, realiasi BBM subsidi sampai April secara total baru 15 juta kiloliter. Artinya, jika volume yang sama bisa dijaga pada tiga triwulan berikutnya, konsumsi premium dan solar tak akan melebihi 45 juta kiloliter. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaProduk yang dihasilkan dari kilang sebagai bagian dari PSO juga dijaga tetap dapat terjangkau.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.
Baca SelengkapnyaPeluncuran BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur untuk mengatasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaImplementasi upaya agar subsidi BBM tepat sasaran diserahkan ke kepemimpinan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMenteri Negara BUMN Erick Tohir, meluruskan kabar rencana penghapusan pertalite yang beredar belakangan ini.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018.
Baca Selengkapnya