Menkeu minta Ditjen Pajak telusuri daftar nama di Panama Papers

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa dirinya sudah meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari lebih lanjut data-data yang didapatkan dan dipublikasikan oleh Panama Papers. Pemerintah akan melakukan penelusuran dan pemeriksaan mengenai validasi data yang dimiliki oleh 'Panama Papers'.

"Saya sudah minta ke Pak Ken, Dirjen Pajak tolong data yang ada di apalah namanya, di online itu yang disebut sebagai 'Panama Papers' kita pelajari," kata Menteri Bambang di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Pusat, Selasa (5/4).

Menteri Bambang memastikan nantinya akan ditelusuri semua aset, tetap maupun tidak tetap, yang dimiliki Wajib Pajak, yang belum dilaporkan ke Dirjen Pajak.

"Ya kita tidak bisa bilang lari segala macam, yang pasti kita ingin menelusuri aset-aset milik orang Indonesia apakah itu dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk aset tetap yang belum pernah dilaporkan di dalam SPT, itu intinya yang menjadi fokus dari Dirjen Pajak tahun ini," ucap Bambang.

Menteri Bambang menambahkan, data ini berbeda dari yang sudah dimiliki pemerintah dalam menyusun obyek program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun, data tersebut tetap akan diperhitungkan dan dipelajari oleh Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak.

"Tapi tentunya yang ingin saya tekankan bahwa data sementara ini yang kita miliki itu tidak berasal dari sana," imbuhnya.

"Jadi kita akan anggap bahwa data ini tentunya data ini akan kita kaji, kita lihat apakah valid, kemudian kita juga cek konsistensinya dengan yang kita miliki," ujar Menteri Bambang.

Sebelumnya, bocoran data yang berjuluk Panama Papers menjangkau Indonesia. Skandal terungkapnya upaya pengemplangan pajak serta pencucian uang ini turut mencakup perusahan dari Tanah Air.

Jika mengakses data offshoreleaks.icij.org, dengan mengetik kata kunci 'Indonesia', akan diperoleh data-data klien yang pernah berjejaring dengan firma hukum Mossack Fonseca. Firma ini dibobol oleh seorang pembocor bernama sandi John Doe. Oleh Doe, data sebesar 2,6 terabita (setara 11,6 juta dokumen) itu diserahkan kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasinal (ICIJ).

Ditilik sekilas, nama perusahaan-perusahaan yang tenar bagi pembaca Indonesia ada dalam arsip Panama Papers. Mereka dibagi menjadi tiga Kategori. Pertama adalah 17 perusahaan masuk jenis Officers & master clients, artinya korporasi itu memakai identitas yang jelas lalu menanamkan asetnya di negara surga pajak. Ada dua perusahaan Tbk di dalamnya, serta beberapa anak usaha perbankan multinasional yang cukup kondang.

Kategori kedua adalah offshore entities menginduk pada korporasi asal Indonesia, jumlahnya 41 unit. Nama-nama perusahaan 'cangkang' ini - karena dari sisi aset sulit dilacak siapa pemiliknya - memakai nama-nama yang kurang familiar bagi publik di Tanah Air. Misalnya Paving Investment, Lilac Swiss, atau Capsec Ltd.

Kategori ketiga adalah data yang menunjukkan perusahaan terdaftar menanamkan modal di negara-negara surga pajak, melalui bantuan Mossack Fonseca. Jumlahnya mencapai 2.190 alamat usaha. Mayoritas berkantor di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yakni dari kawasan segitiga emas Kuningan-Sudirman-Thamrin.

Masuk dalam tiga kategori itu tidak otomatis menyatakan sebuah perusahaan melanggar hukum. Namun, setidaknya data ini membuktikan eksistensi perusahaan asal Indonesia menanamkan uangnya ke wilayah dengan kebijakan pajak sangat minimal.

Sejauh ini belum ditemukan nama perseorangan khusus dari Indonesia yang melakukan aktivitas pencucian uang secara ilegal melalui bocoran data Mossack Fonseca. Namun data yang sudah diakses sampai sekarang baru permukaan.