Follow
Menkeu minta restu DPR suntik PMN KAI Rp 3,6 T untuk LRT Jabodebek
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berencana mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) pada proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Rencana alokasi tersebut telah disampaikan secara resmi oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno kepada komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu.
"Sesuai surat yang disampaikan Rini Soemarno ke Pimpinan Komisi VI pada 25 Agustus, maka Menteri BUMN sampaikan ke Menteri Keuangan terkait usulan untuk PMN dalam bentuk tunai ke PT KAI dalam rangka untuk selesaikan LRT Jabodebek," ujar Menkeu Sri saat menghadiri rapat kerja dengan komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (30/8).
Menkeu Sri mengatakan alokasi PMN untuk mendukung LRT tersebut, direncanakan sebesar Rp 3,6 triliun. PMN tersebut telah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. "Menteri BUMN Rini Soemarno meminta ke Menteri Keuangan untuk PMN PT KAI tahun 2018, sebesar Rp 3,6 triliun untuk dukung LRT Jabodebek," jelasnya.
-
Apa yang disampaikan Menlu Retno kepada Komisi I DPR RI? 'Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak,' kata Retno.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Kapan Menlu Retno menyampaikan terima kasih kepada Komisi I DPR RI? Hal itu disampaikannya di penghujung rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Mengapa Menlu Retno mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR RI? Sebab, kata dia, sepuluh tahun yang dilalui Indonesia bukanlah tahun-tahun yang mudah, mengingat situasi dunia yang juga penuh tantangan. Misalnya, situasi konflik dan perang, pandemi COVID-19, hingga perubahan iklim.
"PMN KAI sudah masuk di nota keuangan. Tentu saja karena bagian dari nota keuangan, ini sudah masuk di RAPBN 2018," tambahnya.
Untuk itu, Menkeu Sri meminta pemberian PMN tersebut dapat dibahas segera bersama anggota komisi VI DPR. "Kalau bisa ini untuk dibahas juga," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca Selengkapnya
3 trainset KRL impor baru ini ditargetkan bisa beroperasi pada 2024-2025.
Baca Selengkapnya
Secara garis besar, pembangunan LRT Bali rencananya akan dimulai di 2024 dengan masa pengerjaan sekitar 3 tahun.
Baca Selengkapnya
KCI masih menghitung nominal PMN yang akan diminta ke negara
Baca Selengkapnya
Ini merupakan upaya lanjutan dalam replacement 19 rangkaian sarana KRL yang dimiliki KAI Commuter secara bertahap mulai tahun 2023 tiga hingga 2026.
Baca Selengkapnya
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sudah membaik.
Baca Selengkapnya