Follow
Menkeu pede kebijakan pemerintah sukses jaga daya beli masyarakat
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK mengklaim berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Salah satunya dengan menambah frekuensi penyaluran beras miskin (raskin) yang kini berganti baju dengan sebutan beras sejahtera.
Kebijakan lain dengan menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak. Dari sebelumnya Rp 24,3 juta per tahun menjadi Rp 36 juta per tahun. Kebijakan ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2015.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pede kebijakan ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Itu langsung berpengaruh pada daya beli masyarakat terutama yang berprofesi sebagai pekerja," ujar Menkeu Bambang di Istana Negara, Rabu (9/9).
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
Kebijakan kedua soal penyaluran dana desa yang proses pencairannya dipermudah. Menkeu menuturkan, dana desa diarahkan menjadi cash for work, yang tidak lain diharuskannya penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur di level desa. Bisa pembangunan jalan, jembatan maupun irigasi. Pengerjaannya dilakukan secara padat karya, swadaya dan tidak terlalu menggunakan banyak bahan maupun pekerja dari luar desa tersebut.
"Jadi kita harapkan ini akan langsung berpengaruh terhadap ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa," jelasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bea dan Cukai juga mengemban fungsi penting dengan memfasilitasi industri dan perdagangan dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Saat ini jumlah kelas menengah masih sebesar 17,13 persen dari total populasi masyarakat.
Baca Selengkapnya
APBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan
Baca Selengkapnya
Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Pembangunan berjalan di Kabupaten Bekasi
Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Safrizal menekankan bahwa tantangan terbesar adalam mempertahankan capaian dibanding meraihnya.
Baca Selengkapnya
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kinerja APBN masih menunjukkan hasil positif hingga September 2023. Pendapatan negara dan belanja negara tetap tumbuh.
Baca Selengkapnya
Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Program MBG dialokasikan melalui anggaran pendidikan yang memotong hampir 10 persen dari total anggaran pendidikan nasional 2025 atau setara dengan Rp71 T.
Baca Selengkapnya
Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca Selengkapnya
Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca Selengkapnya