Menkeu: Pembangunan kilang belum mungkin pakai uang negara
Merdeka.com - Kementerian Keuangan belum bisa mengalokasikan anggaran negara untuk membangun kilang minyak. Padahal, diakui Menteri Keuangan Chatib Basri, solusi untuk mengurangi tingginya impor minyak dan gas (migas) dengan pembangunan kilang.
Salah satu problem dari solusi pembangunan kilang adalah prosesnya yang tidak sebentar. "Impor minyak mentah mau ditekan itu dengan pengilangan, bukan kenaikan BBM memang. Pengilangan enggak bisa dibangun dalam sebulan," ujarnya di kantornya, Jumat (15/11).
Ke depannya, pemerintah memang wajib mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan kilang. Namun, kata dia, kebijakan itu sulit direalisasikan di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Mengapa pabrik kina Bukit Unggul dibangun? Saat itu, Pemerintah Hindia Belanda gencar menanam dan memproduksi olahan kina guna mengantisipasi serangan nyamuk Malaria yang sempat memakan korban ribuan warga Eropa di Batavia tahun 1800-an.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Siapa yang mengkritik rencana BPN? Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menilai masalah yang sering terjadi di dalam pemerintahan yakni pembentukan lembaga baru.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
"Nanti kita lihat lagi, ini masih proyek yang membutuhkan waktu. Tapi nggak akan kelihatan di pemerintahan saat ini," kata Chatib.
Mantan kepala BKPM ini sekaligus memastikan, pihaknya belum pernah membahas kemungkinan memberi insentif untuk pihak yang bersedia membangun kilang.
Dana untuk membangun sebuah kilang baru cukup besar. Dari studi kelaikan yang dilakukan Kementerian ESDM April lalu disebutkan, instalasi pengolahan minyak mentah menyerap anggaran mencapai Rp 90 triliun bila sepenuhnya dibiayai APBN. Apabila sukses dibangun, diharapkan tak cuma untuk mengolah bahan bakar, namun juga produk aromatik yang bernilai ekonomis.
Chatib mengingatkan, skema pembangunan kilang murni dengan APBN banyak ditentang lantaran berisiko. Kemungkinan paling besar, maka proyek yang belum jelas lokasinya itu menggunakan sistem Kerja Sama Publik-Swasta (KPS). "Waktu itu kan ada ketidaksetujuan soal (menggunakan APBN)," cetusnya.
Sejauh ini, produksi kilang di dalam negeri cuma 700.000 barel per hari. Padahal kebutuhan BBM harian mencapai 1,3 juta barel. Kondisi ini selalu disebut menjadi penyebab defisit perdagangan akibat impor migas terus terjadi selama beberapa triwulan terakhir.
Saat ini, Indonesia memiliki enam kilang. Seluruhnya dioperasikan Pertamina yaitu di Dumai, Riau, Plaju, Sumatera Selatan, Cilacap, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Balongan, Jawa Barat, dan kilang Kasim, Papua Barat. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaSejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaSkema power wheeling merupakan skema pemanfaatan bersama jaringan listrik yang memungkinkan pihak swasta membangun pembangkit listrik dan menjualnya.
Baca SelengkapnyaKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaLebih berhati-hati dalam menerima berbagai tawaran investasi tersebut.
Baca SelengkapnyaHal tersebut karena investasi yang digelontorkan Apple tidak berkaitan langsung dengan proses pembuatan handphone.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaKhilmi tak setuju dengan pembangunan pabrik tersebut
Baca SelengkapnyaBey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya