Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu: Pembangunan kilang belum mungkin pakai uang negara

Menkeu: Pembangunan kilang belum mungkin pakai uang negara kilang. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Keuangan belum bisa mengalokasikan anggaran negara untuk membangun kilang minyak. Padahal, diakui Menteri Keuangan Chatib Basri, solusi untuk mengurangi tingginya impor minyak dan gas (migas) dengan pembangunan kilang.

Salah satu problem dari solusi pembangunan kilang adalah prosesnya yang tidak sebentar. "Impor minyak mentah mau ditekan itu dengan pengilangan, bukan kenaikan BBM memang. Pengilangan enggak bisa dibangun dalam sebulan," ujarnya di kantornya, Jumat (15/11).

Ke depannya, pemerintah memang wajib mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan kilang. Namun, kata dia, kebijakan itu sulit direalisasikan di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Orang lain juga bertanya?

"Nanti kita lihat lagi, ini masih proyek yang membutuhkan waktu. Tapi nggak akan kelihatan di pemerintahan saat ini," kata Chatib.

Mantan kepala BKPM ini sekaligus memastikan, pihaknya belum pernah membahas kemungkinan memberi insentif untuk pihak yang bersedia membangun kilang.

Dana untuk membangun sebuah kilang baru cukup besar. Dari studi kelaikan yang dilakukan Kementerian ESDM April lalu disebutkan, instalasi pengolahan minyak mentah menyerap anggaran mencapai Rp 90 triliun bila sepenuhnya dibiayai APBN. Apabila sukses dibangun, diharapkan tak cuma untuk mengolah bahan bakar, namun juga produk aromatik yang bernilai ekonomis.

Chatib mengingatkan, skema pembangunan kilang murni dengan APBN banyak ditentang lantaran berisiko. Kemungkinan paling besar, maka proyek yang belum jelas lokasinya itu menggunakan sistem Kerja Sama Publik-Swasta (KPS). "Waktu itu kan ada ketidaksetujuan soal (menggunakan APBN)," cetusnya.

Sejauh ini, produksi kilang di dalam negeri cuma 700.000 barel per hari. Padahal kebutuhan BBM harian mencapai 1,3 juta barel. Kondisi ini selalu disebut menjadi penyebab defisit perdagangan akibat impor migas terus terjadi selama beberapa triwulan terakhir.

Saat ini, Indonesia memiliki enam kilang. Seluruhnya dioperasikan Pertamina yaitu di Dumai, Riau, Plaju, Sumatera Selatan, Cilacap, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Balongan, Jawa Barat, dan kilang Kasim, Papua Barat. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru

Baca Selengkapnya
Rencana Pemindahan IKN ke Nusantara Tuai Kritik Pedas Peneliti Asing
Rencana Pemindahan IKN ke Nusantara Tuai Kritik Pedas Peneliti Asing

Sejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Syarat TKDN Jadi Hambatan Proyek Migas Nasional
Menko Airlangga: Syarat TKDN Jadi Hambatan Proyek Migas Nasional

Kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.

Baca Selengkapnya
AHY: Saya Khawatir IKN Mangkrak, Rakyat Kita Menderita
AHY: Saya Khawatir IKN Mangkrak, Rakyat Kita Menderita

AHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya
Pengembang PLTA Tak Setuju Rencana Power Wheeling Masuk RUU Energi Terbarukan, Ini Sederet Alasannya
Pengembang PLTA Tak Setuju Rencana Power Wheeling Masuk RUU Energi Terbarukan, Ini Sederet Alasannya

Skema power wheeling merupakan skema pemanfaatan bersama jaringan listrik yang memungkinkan pihak swasta membangun pembangkit listrik dan menjualnya.

Baca Selengkapnya
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Banyak Negara Minat Investasi Nuklir di Indonesia
Pemerintah Klaim Banyak Negara Minat Investasi Nuklir di Indonesia

Lebih berhati-hati dalam menerima berbagai tawaran investasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Menperin: Investasi AirTag Apple Belum Bisa Buat iPhone 16 Masuk Indonesia
Menperin: Investasi AirTag Apple Belum Bisa Buat iPhone 16 Masuk Indonesia

Hal tersebut karena investasi yang digelontorkan Apple tidak berkaitan langsung dengan proses pembuatan handphone.

Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN, Begini Respons Badan Otorita IKN
Capres Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN, Begini Respons Badan Otorita IKN

Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Anggota DPR Protes ke Bahlil soal Pembangunan Pabrik Pupuk: Pakai Otak Dikit
VIDEO: Keras! Anggota DPR Protes ke Bahlil soal Pembangunan Pabrik Pupuk: Pakai Otak Dikit

Khilmi tak setuju dengan pembangunan pabrik tersebut

Baca Selengkapnya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya

Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya