Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu: Pengampunan pajak tak lihat sumber dana halal atau haram

Menkeu: Pengampunan pajak tak lihat sumber dana halal atau haram bambang brodjonegoro. ©tpidsulut.org

Merdeka.com - Pemerintah memang kebelet untuk menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, itu dinilai ampuh meningkatkan penerimaan pajak.

"Tax amnesty tidak lihat sumber dana. Mau dana halal, haram, setengah haram yang penting harus bayar pajak," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (27/4).

Untuk itu, Kementerian Keuangan bakal merahasiakan data konglomerat yang secara sukarela mengikuti program pengampunan pajak dan memulangkan dana yang berada di luar negeri ke Tanah Air.

Orang lain juga bertanya?

Namun, jika penegak hukum menemukan bukti bahwa dana yang dialirkan ke Indonesia terindikasi hasil kejahatan. Maka, pengampunan pajak tak otomatis menghindarkan si pemilik dana dari sanksi pidana.

"Kami tidak menentukan pidananya. Yang kami ampuni pelanggaran pajaknya. Uang itu didapat dari tindak pidana lain silahkan dibuktikan. Kita tidak halangi wajib pajak diproses pidananya tapi tidak bisa gunakan data yang ada di kami," katanya.

Menurutnya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah siap mendukung pelaksanaan tax amnesty.

"PPATK sudah kami koordinasikan dan telah sepakat."

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hakim Tolak Eksepsi Rafael Alun
Hakim Tolak Eksepsi Rafael Alun

Rafael bersama-sama dengan Ernie Meike didakwa melakukan TPPU ketika bertugas sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002 hingga 2010.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang

Ganjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.

Baca Selengkapnya
Soal Temuan PPATK, Mahfud Khawatir Pembiayaan Kampanye Pakai Hasil TPPU
Soal Temuan PPATK, Mahfud Khawatir Pembiayaan Kampanye Pakai Hasil TPPU

Temuan PPATK harus didalami karena disebut mengalir ke bendahara partai politik.

Baca Selengkapnya
Kejagung Sebut Penetapan Tom Lembong Jadi Tersangka Tidak Harus Terkait Aliran Dana
Kejagung Sebut Penetapan Tom Lembong Jadi Tersangka Tidak Harus Terkait Aliran Dana

Kejagung masih mendalami aliran dana yang masuk ke kantong Tom Lembong.

Baca Selengkapnya
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Putusan MA Minta Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan & Tak Dirampas, KPK Bereaksi Tegas
VIDEO: Putusan MA Minta Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan & Tak Dirampas, KPK Bereaksi Tegas

MA menyatakan menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael dalam kasus kasus gratifikasi dan TPPU

Baca Selengkapnya
Jelang Sidang Vonis, Pengacara Ungkap Sederet Kejanggalan Kasus Rafael Alun
Jelang Sidang Vonis, Pengacara Ungkap Sederet Kejanggalan Kasus Rafael Alun

Rafael Alun terjerat kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak: Pemblokiran Rekening Pramono Boyolali Sudah Sesuai Prosedur
Ditjen Pajak: Pemblokiran Rekening Pramono Boyolali Sudah Sesuai Prosedur

Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.

Baca Selengkapnya