Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu: Perencanaan anggaran amburadul menggambarkan kondisi negara

Menkeu: Perencanaan anggaran amburadul menggambarkan kondisi negara Menkeu Sri Mulyani di Bea Cukai. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pada ketelitian Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun anggaran belanja. Masih ditemukannya banyak revisi daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) memberikan cerminan bahwa negara tidak diurus dengan serius.

"Perencanaan anggaran yang amburadul menggambarkan kondisi negara yang amburadul," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (27/2).

Menurutnya, kesalahan dalam perencanaan anggaran akan mempengaruhi kualitas belanja itu sendiri. Di mana, akan bermuara pada terhambatnya upaya peningkatan kemakmuran masyarakat.

"Anggaran yang kerap dibelok-belokan akan mempengaruhi kemakmuran rakyat," tuturnya.

Menkeu melanjutkan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki kualitas penggunaan anggaran. Maka dari itu, menkeu meminta dukungan dari seluruh K/L.

"Anggaran yang baik mencerminkan martabat bangsa yang baik, menggambarkan bagaimana negara diurus dengan benar, menggambarkan karakter bangsa. Kita tidak rela Indonesia digambarkan sebagai negara yang tidak diurus secara serius."

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru

Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron
Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Kementerian Lembaga Jangan Hanya Aktif Minta Anggaran, Tapi Juga Mau Rawat Aset Negara
Sri Mulyani: Kementerian Lembaga Jangan Hanya Aktif Minta Anggaran, Tapi Juga Mau Rawat Aset Negara

Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.

Baca Selengkapnya
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya
Tak Terima Disebut Bendahara Negara yang Pelit, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini
Tak Terima Disebut Bendahara Negara yang Pelit, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Banyak Negara Alami Krisis karena Tak Mampu Kelola APBN dengan Baik
Sri Mulyani: Banyak Negara Alami Krisis karena Tak Mampu Kelola APBN dengan Baik

Kendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Anggaran Naik, Dirjen Bimas Budha Wanti-Wanti Uang Dipakai Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Anggaran Naik, Dirjen Bimas Budha Wanti-Wanti Uang Dipakai Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Supriyadi ingin memetakan kebutuhan per wilayah sesuai kebutuhan yang ada

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Kelemahan dalam Laporan Keuangan Polri: Belanja Barang Tidak Gambarkan Kondisi Sebenarnya
BPK Temukan Kelemahan dalam Laporan Keuangan Polri: Belanja Barang Tidak Gambarkan Kondisi Sebenarnya

BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.

Baca Selengkapnya
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan

Baca Selengkapnya
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran

PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.

Baca Selengkapnya