Follow
Menkeu: Presiden Jokowi ingin pembayar pajak pikirkan Indonesia
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berharap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bisa segera terealisasi di Indonesia. Kebijakan ini disebut akan menyadarkan para pembayar pajak untuk membawa uang mereka yang ditanam di luar negeri kembali ke Indonesia.
"Bapak Presiden Jokowi mengajak para pembayar pajak ini agar juga memikirkan Indonesia. Sebab sebagian besar uang yang mereka simpan di luar itu adalah hasil keuntungan dari berbisnis di Indonesia apakah di pertambangan, perkebunan dan lain lain," ucap Bambang di Jakarta, Senin (25/4).
Pemerintah menurut Bambang juga sudah siap menampung uang yang akan dibawa pulang oleh pembayar pajak. Pemerintah akan mengarahkan uang tersebut masuk ke sektor riil melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Siapa yang mendukung pembentukan Kementerian Penerimaan Negara? Urgensi pemisahan fungsi penerimaan negara dari Kementerian Keuangan sebenarnya telah menjadi perhatian Presiden Prabowo sejak masa kampanye pemilu 2019.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
"Yang mau masuk lewat infrastruktur kita nanti lewat kementerian kementerian terkait, dan juga ya kita buat semacam instrumen bond infrastruktur segala macam sehingga mereka bisa langsung terkait sektor riil," tegas Bambang.
Meski demikian, Bambang belum mau menyebut berapa besar dana yang akan pulang ke Indonesia karena penerapan pengampunan pajak ini. Dia hanya menegaskan bahwa aturan ini untuk menyadarkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk kembali membawa pulang uang yang mereka simpan di luar negeri.
"Pengampunan pajak adalah alat kita untuk mengajak sesama WNI yang kebetulan lebih beruntung untuk juga memikirkan bangsanya dengan menginvestasikan uangnya di Indonesia, jadi tidak semata-mata di luar negeri." tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden menggantikan Jokowi pada Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya
Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca Selengkapnya
okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca Selengkapnya
Pemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca Selengkapnya