Menkeu sebut 62 persen utang negara pinjam dari masyarakat
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menuturkan, sebanyak 62 persen utang pemerintah dipinjam dari masyarakat Indonesia dari total utang negara Rp 3.780 triliun per Juli 2017. Uang masyarakat yang dipinjam tersebut dikelola oleh bank, reksadana, asuransi dana pensiun bahkan dari secara individu.
"62 Persen mereka memegang surat utang artinya mereka punya tabungan dan dia ingin investasi dalam bentuk surat utang negara," katanya dalam rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (3/9).
Dia menegaskan, hal tersebut merupakan bagian untuk memperdalam sektor keuangan Indonesia. Jadi dalam hal ini disebut transaksi merugikan, namun sama-sama menguntungkan.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
"Republik Indonesia membutuhkan untuk pembiayaan pembangunan, masyarakat punya daya beli, daya investasi untuk membeli surat utang negara. Oleh karena itu kita lihat 62 persen adalah kita berutang kepada masyarakat Indonesia melalui institusi maupun secra individual," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan dari total utang Rp 3.780 triliun Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk Rupiah denominasinya mencapai 58,4 persen. Sedangkan, SBN valas Indonesia 22,2 persen.
"Ini memang kita isu sengaja di luar dalam rangka kita memenuhi kewajiban dari pemerintah yang dalam denominasi valuta asing, dan dia juga berguna menambah cadangan devisa misalnya dari Bank Indonesia setiap kali pemerintah mengisu surat berharga negara bentuk valas, dia langsung masuk di dalam cadangan BI," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan pemerintah masih berada di pihak masyarakat
Baca SelengkapnyaUtang luar negeri pemerintah pada November 2023 sebesar USD 192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya tiga persen.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaManfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya