Menkeu sebut holding BUMN harus perhatikan pemegang saham minoritas

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui proses penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang diperlukan dalam sebuah negara. Namun, proses penggabungan tersebut harus lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham minoritas.

"Sebagian besar perusahaan terbuka, sehingga dia punya pemegang saham publik sebagai minoritas yang harus diperhatikan. Cerminan negara yang baik adalah kita selalu memperhatikan minoritas di dalam perusahaan," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8).

Dia menegaskan, proses penggabungan BUMN ini harus memperhatikan segala aspek-aspek penting. Terutama, lanjutnya, proses politik dan ekonomi juga harus dipertimbangkan dengan matang.

"Tantangan Indonesia kalau mau melakukan bench marking tidak hanya perusahaan ke perusahaan. Tapi kita juga selalu lihat ide seperti Temasek. Persoalannya kenapa di negara lain itu bisa terjadi, kenapa kita tidak bisa. Ini yang perlu didiskusikan secara politik maupun ekonominya," katanya.

Kendati demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap, dengan adanya penggabungan ini maka BUMN akan lebih efisien. Perusahaan yang senada haruslah bersinergi agar hulu dan hilirnya bisa sejalan.

"Ini penting sekali karena BUMN dimiliki oleh negara. Oleh karena itu pemeritah dengan DPR memiliki concern yang sama," pungkasnya.