Menkeu sebut informasi Panama Papers jilid II tidak lengkap

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, informasi sejumlah daftar nama dalam dokumen Panama Papers disebut tidak lengkap. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak belum bisa mendalaminya lebih jauh untuk masalah pajaknya.

"Data Panama Papers itu cuma nama, alamat, nama perusahaan. Kalau pun paling jauh itu rekening perusahaannya tapi di Panama," kata Menteri Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/5).

Selain itu, kata Menteri Bambang, pihaknya juga harus mengonfirmasi ulang data Panama Papers dengan yang dimiliki pemerintah. Indonesia sudah berkoordinasi dengan negara-negara G20 untuk pertukaran data tersebut.

"Jadi kalau untuk pajak hanya bisa jadi input nanti ya kita konfirmasi dengan data yang kita miliki, jadi input nantinya," ucap dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah melakukan tindak lanjut terhadap data nama di Panama Papers. Dari penyelidikan DJP sejauh ini telah teridentifikasi 1.038 nama di mana 28 merupakan badan usaha dan sisanya orang pribadi.

Berdasarkan catatan DJP, dari 889 nama yang sudah diperiksa, sebanyak 272 nama memiliki NPWP. Dari jumlah itu, hanya 225 nama sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

"Nanti kami tindak lanjuti dengan penyidikan," ujar Dirjen Pajak Ken Dwijuguasteadi di Kantornya, Jakarta, Kamis (12/5).

Seperti diketahui, kasus Panama Papers sampai saat ini banyak diklaim sebagai kasus pembocoran data digital terbesar di dunia. Tokoh besar dunia seperti Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Presiden Pakistan Nawaz Sharif ikut masuk.

Seperti yang dilansir oleh Techworm, organisasi wartawan global atau International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) tanggal 9 Mei lalu kembali merilis data Panama Papers 'Jilid 2' ke publik. Data ini diklaim jauh lebih besar dari yang pertama yang 'hanya' 2,6 terabyte.

Kabar ini disampaikan ICIJ pada Business Insider, di mana organisasi wartawan itu mengatakan bakal mempublikasikan data terbesar soal rahasia perusahaan offshore dan orang-orang yang berperan dibelakangnya dari hasil investigasi Panama Papers.

"Data ini terdiri atas lebih dari 200.000 perusahaan, yayasan, dan korporasi lain yang ada di kawasan surga pajak, mulai dari Hongkong sampai Nevada di Amerika Serikat," ujar ICIJ pada Business Insider.