Menkeu sebut Jokowi-JK jadi satu-satunya pemberi dana bangun desa
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintahan Jokowi-JK saat ini sangat memberikan perhatian kepada daerah terutama pembangunan desa. Dia mengklaim pemerintahan Jokowi-JK merupakan satu-satunya pemerintah yang menyalurkan dana ke setiap desa di Indonesia.
"Pemerintahan kita sekarang ini pertama kali bahkan satu-satunya pemerintah yang menyalurkan dana desa. Kami menganggarkan Rp 20,7 triliun dalam APBN 2015," ujarnya dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (24/5).
Bambang menegaskan dana desa tersebut merupakan tambahan alokasi dana dari APBDesa dan APBD Provinsi. Untuk tahap pertama, pemerintah seharusnya menyalurkan Rp 8 triliun pada bulan April lalu.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Namun, kata dia, penyaluran tersebut baru terealisasi sebesar Rp 3,2 triliun. Lantaran, baru 280 kepala daerah yang telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait alokasi dana desa tersebut.
"Hitungan kami itu setiap desa mendapatkan Rp 750 juta dengan tambahan dari APBD Desa dan APBD Provinsi. Ini penting karena APBN 2016 akan kita alokasikan lagi dua kali lipat yaitu hampir Rp 40 triliun," jelas dia.
Bahkan, Bambang menambahkan pemerintah juga akan menambah anggaran pada beberapa kementerian yang terkait dengan pembangunan infrastruktur di daerah seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian.
"Dana di kementerian juga akan meningkat. PUPR misalnya untuk bangun jalan, irigasi, ini akan berimplikasi pada daerah. Perhubungan untuk bangun landasan dan pelabuhan, serta yang pasti pertanian. Ini semua sudah dipetakan, tinggal eksekusinya," pungkas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru
Baca SelengkapnyaProgram Rp1 miliar per desa, merupakan janji politik Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca SelengkapnyaSecara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Banyumas, Banjarnegara, dan Tegal untuk bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaErick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.
Baca SelengkapnyaAdapun anggaran program Makan Bergizi Gratis masuk kedalam anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun.
Baca Selengkapnya"Bukan semuanya diberikan 228 juta, kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi-Maruf telah memasukkan anggaran program Makan Bergizi Gratis dalam RAPBN 2025.
Baca Selengkapnya