Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu sebut perusahaan Indonesia hanya jago kandang

Menkeu sebut perusahaan Indonesia hanya jago kandang bambang brodjonegoro. ©tpidsulut.org

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kondisi perekonomian Indonesia jauh tertinggal dengan negara tetangga lainnya. Bahkan, Indonesia sering disebut hanya jago kandang.

"Tidak akan puas dengan kondisi ini, jangan puas dengan perusahaan efek terbesar, perbankan terbesar, tetapi kita jago kandang ketika dibawa ke Asia semua babak belur kita ketinggalan," ujar dia saat acara 'Sosialisasi Amnesti Pajak dan Perkembangan Kebijakan ekonomi Indonesia' di Grand Ballroom Pasific Place, Jakarta, Selasa (26/7).

Untuk itu, pemerintah mendorong pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bukan semata-mata hanya sekedar mengumpulkan dana tampungan pajak alias dana repatriasi. Kebijakan ini mampu menjadi obat bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita ingin tax amnesty bukan hanya pajak semata tetapi kebijakan untuk mendorong perekonomian, jadi pajak kita dapatkan dan pertumbuhan ekonomi juga berjalan," katanya.

Menurutnya, dengan adanya kebijakan tax amnesty tersebut investasi Indonesia akan mampu bergerak lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, sektor konstruksi yang selama ini mendorong pertumbuhan ekonomi akan kalah dengan masuknya dana pengampunan pajak atau dana repatriasi.

"Daripada mengandalkan sektor konstruksi akan lebih cepat tax amnesti. Kita bisa lompat lebih maju dan mendekati dengan Singapura dan Malaysia," jelasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak

Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak

Baca Selengkapnya
Andika-Hendi Janjikan Insentif kepada Pelaku Usaha Penyerap Tenaga Kerja
Andika-Hendi Janjikan Insentif kepada Pelaku Usaha Penyerap Tenaga Kerja

Relaksasi ini kata Andika hanya akan diberikan kepada usaha yang bisa menyerap tenaga kerja banyak di Jateng.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya

Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.

Baca Selengkapnya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya

Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Genjot Pendapatan BUMN: RI Belum Bisa Hanya Andalkan Pajak
Erick Thohir Genjot Pendapatan BUMN: RI Belum Bisa Hanya Andalkan Pajak

Erick Thohir terus mendorong pendapatan dari perusahaan BUMN karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya
Lika-Liku Kenaikan PPN 12 Persen, Tak Mampu Meningkatkan Penerimaan Negara
Lika-Liku Kenaikan PPN 12 Persen, Tak Mampu Meningkatkan Penerimaan Negara

Pembatalan penerapan PPN 12 persen secara umum patut diapresiasi di tengah rendahnya daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tegaskan Denda Damai Tak Bisa Diterapkan untuk Kasus Korupsi
Kejagung Tegaskan Denda Damai Tak Bisa Diterapkan untuk Kasus Korupsi

Denda damai hanya berlaku pada tindak pidana ekonomi, seperti tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Baca Selengkapnya
Ruang Sidang Langsung Riuh Tepuk Tangan Saat JK Beri Pembelaan Untuk Terdakwa Korupsi Karen Agustiawan
Ruang Sidang Langsung Riuh Tepuk Tangan Saat JK Beri Pembelaan Untuk Terdakwa Korupsi Karen Agustiawan

JK menegaskan dalam dunia bisnis ada dua hal yang digaris bawahi, yakni untung dan rugi.

Baca Selengkapnya
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia

Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Bantah Menkum Supratman, Kejagung Jelaskan Denda Damai Tak Bisa Diterapkan ke Kasus Korupsi
Bantah Menkum Supratman, Kejagung Jelaskan Denda Damai Tak Bisa Diterapkan ke Kasus Korupsi

Kejagung menjelaskan perihal denda damai yang merupakan langkah hukum pelaku tindak pidana, yang dapat dilakukan untuk terbebas dari jerat hukum.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! JK Skakmat Kasus Korupsi Bos Pertamina
VIDEO: Keras! JK Skakmat Kasus Korupsi Bos Pertamina "Kebijakan Pimpinan Keliru Bukan Kriminal!"

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla hadir untuk menjadi saksi meringankan dalam perkara korupsi LNG atau gas alam cair tahun 2011-2021

Baca Selengkapnya
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya