Follow
Menkeu soal rendahnya penerimaan pajak: Pegawai DJP bukan Superman
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kemampuan Indonesia dalam mengumpulkan pajak masih lemah, yakni hanya 11 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih rendah dibanding negara lain yang setara dengan Indonesia.
"Tentu ini jadi pertanyaan apa karena wajib pajak (WP) tidak mau membayar, apakah aparat pajak yang tidak mampu mengumpulkan pajak, atau bisa dua-duanya. Ini yang harus kita kaji," kata Menteri Sri di Jakarta, Rabu (23/11).
Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak adalah UU perpajakan di Indonesia masih sangat kompleks. Bahkan, menkeu mengaku banyak pihak yang menilai bahwa pemerintah terlalu memberikan pengecualian terhadap wajib pajak.
-
Siapa yang membayar pajak paling rendah? Laporan itu memberikan contoh, seorang Elon Musk membayar hanya sekitar 3% pajak pada tahun 2014 hingga 2018.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Kapan PMI Manufaktur Indonesia berada di level tertinggi? Data Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global untuk bulan Maret 2024 menunjukkan bahwa PMI Manufaktur Indonesia berada di level 54,2.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
"Jadi ada profesi minta pajak final dan tidak perlu dipajaki, banyak sekali. Dan Ditjen Pajak berisi orang-orang yang biasa saja bukan Superman. Jadi mereka dihadapkan pada suatu kompleksitas, maka efektivitas kita dalam mengumpulkan pajak pasti akan terpengaruhi," imbuhnya.
Dengan adanya program pengampunan pajak (Tax Amnesty), maka kekurangan ini diyakini akan tertutupi. Dia menilai, program ini tidak hanya mengampuni wajib pajak yang tidak patuh, namun juga mengampuni tidak optimalnya kinerja pegawai pajak.
"Apapun alasannya itu akan jadi alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau petugas pajak yang tidak mampu mengumpulkan pajak. Sehingga Tax Amnesty akan sangat penting," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Apa kita lebih bodoh dari orang Thailand, apa kita lebih bodoh atau kita lebih malas," kata Prabowo.
Baca Selengkapnya
Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca Selengkapnya
Prabowo menilai, rasio pajak indoensia masih jauh lebih rendah dibanding negara-negara tetangga, semisal Malaysia, Thailand hingga Kamboja.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Untuk mencapai target tersebut, Prabowo harus memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia pada saat masa transisi ke pemerintahan baru.
Baca Selengkapnya
Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca Selengkapnya
Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca Selengkapnya
Rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara.
Baca Selengkapnya
Di Asia, China menempati posisi rasio utang terhadap PDB yang tertinggi mencapai 77,10 persen.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca Selengkapnya
Gibran mengaku akan membentuk lembaga khusus untuk penerimaan negara yang dikomandoi Presiden.
Baca Selengkapnya