Follow
Menkeu Sri Mulyani: APBD Masih Didominasi Belanja Pegawai yang Sangat Tinggi
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui, pengelolaan keuangan desa masih belum mencapai taraf yang efisien, efektif dan disiplin. Hal ini tercermin dari beberapa hal, seperti rasio pajak terhadap PDRB yang rendah, belanja pegawai yang tinggi dan belanja pembangunan yang rendah.
"Pada 2019, rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB hanya 2,65 persen. Sementara APBD didominasi belanja pegawai yang sangat tinggi rata-rata 34,74 persen," ujar Menteri Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR, Kamis (20/5).
Bahkan, lanjutnya, ada 1 daerah yang mencapai porsi belanja pegawai sebesar 53,39 persen, meskipun dirinya tak mengungkapkan mana daerah yang dimaksud.
-
Bagaimana Desa Sukojati mengelola keuangannya? 'Misalnya dalam pembayaran pajak, kami tidak selalu tepat waktu. Intinya dari sisi pengalokasian, belanja, hingga penatausahaannya kami selalu berusaha tepat waktu,' kata Untung.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Desa Denai Lama mengelola anggaran desa? Selain itu, keunggulan lain dari Desa Wisata Denai Lama ini adalah pengelolaan anggaran desa yang jelas dan terbukti. Contoh, ada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Semua dana dan anggaran berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD), BUMDes Sastro 3-16 yang mengubah Desa Denai Lama menjadi desa wisata yang diberi nama Agrowisata Paloh Naga.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Siapa Menteri Keuangan pertama RI? Lalu, pada 2 September 1945, Soekarno menunjuk ekonom terkenal asal Surabaya, Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan kabinet presidensial pertama RI pada 19 Agustus 1945.
Lalu, porsi belanja modal bagi pembangunan masih rendah. Hanya 20,27 persen. "Bahkan ada 1 daerah yang hanya 7 persen," ujarnya.
Selanjutnya
Selain itu, dana pemerintah daerah yang disimpan di perbankan masih sangat tinggi. Per April lalu, dananya mencapai Rp 183 triliun.
Dan tentu saja, outcome yang dihasilkan masih jauh dari harapan karena ketimpangan daerah masih sangat besar. Akses air bersih hanya mencapai 89,27 persen secara rata-rata, sementara masih ada daerah yang baru 1 persen. Lalu, tingkat kemiskinan antara daerah juga beragam mulai dari 1,6 persen hingga 43,6 persen.
"Penting dan mendesak untuk merekonstruksi hubungan keuangan dan pemerintah daerah karena anggaran yang disalurkan mendekati Rp 800 triliun, sehingga harus transparan, akuntabel, dan berkeadilan," ujarnya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya
Ini alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca Selengkapnya
Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya
Gaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Proses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca Selengkapnya