Menkeu Sri Mulyani Beberkan Rahasia Kontraksi Ekonomi Tak Dalam

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama masa pandemi Covid-19 sudah berada di jalan yang benar. Di mana, APBN diprioritaskan untuk di sektor kesehatan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari, APBN tidak bisa bekerja secara sendirian. Oleh karena itu Pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan secara bersamaan saling mendukung kebijakan pada APBN.

"Dalam hal ini OJK mendukung melalui regulasinya agar program PEN bisa jalan. Dengan LPS untuk menjaga confidence masyarakat agar menempatkan dana di perbankan terjaga" ujarnya dalam acara Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang disiarkan lewat Youtube Kemenkeu RI, Kamis (25/3).

"Dengan kerja sama luar biasa ini kita bisa menahan kontraksi tidak cukup dalam, meski di Q2 kita kontraksi 5,3 persen, ini sekarang kita akselerasi di 2021 sehingga kita bisa memberikan kesempatan kerja, mengembalikan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

APBN di Jalur Tepat

Dia menyebut belanja di bidang kesehatan digunakan pemerintah untuk membeli alat testing, melakukan vaksinasi, pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, penyediaan rumah sakit dan tempat isolasi, hingga biaya penyembuhan pasien Covid-19.

"Anggaran kesehatan dari Rp113 triliun di 2019, di 2021 itu sampai 300 triliun, itu dua kali lipat," ujarnya.

Tidak hanya di bidang kesehatan saja, pemerintah juga menggunakan APBN di jalur tepat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui program perlindungan sosial. Pemerintah bahkan telah membantu masyarakat miskin 30 persen terbawah dan juga UMKM.

Dalam program PEN pemerintah mengucurkan anggaran sebanyak Rp210 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk PKH, BLT, Sembako, BLT Desa, subsidi listrik 450 volt dan 900 volt, internet untuk anak-anak maupun untuk guru.

"Semua menggunakan anggaran negara. Kami bisa merumuskan kebijakan dengan cepat karena kami secara transparan menyampaikan kepada DPR dan dibahas," jelas dia,