Follow
Menkeu Sri Mulyani Kesal Ada 163 Daerah Lamban Salurkan BLT Desa
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyesalkan, masih banyak pemerintah daerah yang lamban dalam merealisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Sebab, secara umum penyaluran BLT Desa masih rendah.
Dari total anggaran Rp 28,85 triliun, realisasi baru Rp 6,11 triliun atau 21,2 persen. Di mana, setidaknya ada 163 daerah kabupaten yang realisasinya masih di bawah 15 persen.
"Kalau kita lihat BLT Desa ini terlihat masih rendah realisasinya. Ada 163 daerah yang realisasinya masih rendah padahal anggarannya sudah ada," kata Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (21/7).
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Bagaimana Banyuwangi melakukan penanganan kemiskinan? Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif.
-
Kenapa BRI punya program Desa BRILian? Adapun Desa BRILian merupakan program pemberdayaan desa BRI yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa.
-
Bagaimana Banyuwangi menangani kemiskinan? Salah satu upayanya tersebut adalah dengan melakukan intervensi kepada warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi. Dari data tersebut, warga pra sejahtera yang masih produktif, akan dilibatkan dalam program padat karya yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi.
Dia menjelaskan, sebanyak 163 daerah tersebut penyerapan anggarannya masih 15 persen atau baru Rp 938,3 miliar dari total anggaran Rp 11 triliun. Artinya, penyerapan anggaran baru sekitar 8,2 persen dari total 25.547 desa.
"Ini masih sangat kecil, baru 8,2 penyerapannya.
Ada 151 daerah kabupaten yang sudah menyalurkan BLT desa sebesar 15 persen sampai 30 persen. Adapun total penyerapan yang dilakukan sebanyak Rp 2,18 triliun dari total anggaran Rp 10,04 triliun. Artinya penyerapan realisasinya baru mencapai 21,7 persen kepada 25.815 desa.
Selanjutnya
Lalu sebanyak 99 daerah kabupaten sudah melakukan penyaluran BT Desa sebesar 30 persen sampai 50 persen. Anggaran yang telah diserap yakni Rp 2,2 triliun dari total anggaran Rp 6,09 triliun. Artinya realisasi penyaluran dana sebesar 37,3 persen dari kepada 15.208 desa.
Sementara itu, yang telah menyalurkan BLT Desa di atas 50 persen baru 21 daerah kabupaten. Realisasi penyerapannya mencapai 59,7 persen dari anggaran Rp 1,2 triliun. Sehingga penyerapan yang dilakukan sebesar Rp 717 miliar untuk 2.873 desa.
"Yang penyerapannya bagus ini baru 21 daerah saja. Ini sudah bulan Juli jadi memang seharusnya di atas 50 persen realisasinya," kata dia.
Maka dari itu, dia mendorong agar para pemerintah daerah segera menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Terlebih saat ini pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
"Kita perlu dorong desa yang belum karena ini sangat berarti bagi masyarakat desa yang terkena PPKM," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca Selengkapnya
Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Kaltim per Agustus 2023 telah mencapai 94,95 persen dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 99,99 persen.
Baca Selengkapnya
Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pembagian BLT yang masih tidak tepat sasaran harus segara dirapikan.
Baca Selengkapnya
Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Per hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Ia tak ingin program yang terganjal kasus korupsi di era Johny G Plate tersebut kembali tersendat.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca Selengkapnya