Menkeu Sri Mulyani kumpulkan pegiat seni bahas pajak, Tere Liye absen
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggelar dialog perpajakan bagi penulis dan pekerja seni, Rabu (13/9) malam. Dialog ini digelar terkait keluhan penulis Tere Liye yang memutuskan untuk menarik hak cipta bukunya, akibat beban pajak yang ditanggung terlalu tinggi.
Ratusan pegiat seni mulai dari penulis hingga penyanyi turut hadir dalam acara tersebut. Namun sayang, Tere Liye tidak hadir dalam acara tersebut.
"Kita bertemu untuk melakukan dialog tentu pemicunya kebetulan tidak hadir mas Tere Liye atau mas Darwis yang merupakan adik kelas saya," kata Menteri Sri Mulyani, di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (13/9) malam.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Bagaimana pajak membantu kesejahteraan warga Sumut? Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, pajak berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Bagaimana caranya mendapatkan potongan pajak? Kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar akan mendapatkan diskon 10 persen untuk pembayaran pajak tahunan mereka, dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku, sepert e-KTP untuk nama pribadi, STNK dan SKKP asli (tidak digambar), dan pembayaran melalui Qris, virtual account, atau EDC Direct Debit (GPN).
Menteri Sri Mulyani menjelaskan berdasarkan Undang-Undang, negara berhak memungut atau mengumpulkan pajak kepada masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya memungut pajak sebagai tugas kepada konstitusi.
"Kita negara merdeka, tapi bukan berarti merdeka tidak membayar pajak," ujarnya.
Dia menambahkan, memungut pajak merupakan pekerjaan paling sulit dan tidak populer, sehingga Ditjen Pajak perlu melakukannya dengan hati-hati. Selain itu, tugas mengumpulkan pajak bukan berasal dari pribadi petugas pajak, tapi ini merupakan amanat UU.
"Karena sebagai pejabat yang melakukan tugas negara, kami tidak bisa mengubah seketika kalau menyangkut UU karena itu ada prosesnya," pungkas mantan Dirketur Bank Dunia itu.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Stigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.
Baca SelengkapnyaTotal pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca SelengkapnyaDengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani berdalih sikap diamnya dikarenakan sedang disibukkan dengan berbagai pekerjaan
Baca SelengkapnyaManfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membagi underground economy kepada dua karakteristik.
Baca SelengkapnyaPerlu diketahui, regulasi barang bawaan ke luar negeri telah berlaku sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani tak membeberkan tanggapan Jokowi atas masalah yang terjadi di Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaKekejaman yang kerap terjadi di dalam dunia pekerjaan akibat kurangnya rasa kebersamaan.
Baca Selengkapnya