Menkeu Sri Mulyani pangkas belanja negara Rp 133,8 triliun

Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani berencana memangkas belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun. Pemangkasan anggaran Rp 133 triliun tersebut harus dilakukan karena adanya potensi penerimaan pajak 2016 yang cukup signifikan.

"Hal ini dikarenakan basis penghitungan target penerimaan pajak di tahun 2016 yang disetujui oleh DPR APBN-P itu basisnya masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan 2 tahun sebelumnya dari 14, 15, kemudian ke-16," jelas Sri Mulyani seperti ditulis Setkab, Kamis (4/8).

Menurut Sri Mulyani, pada 2014 saja, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 100 triliun di bawah yang ditargetkan di APBN-P. Sementara tahun lalu, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 248,9 triliun itu lebih kecil dari yang direncanakan.

Tak tercapainya penerimaan pajak disebabkan harga komoditas turun, perdagangan turun dan ekonomi mengalami pelemahan. "Jadi kita lihat bahwa angkanya jauh lebih kecil," ujarnya.

Oleh karena itu, Menkeu mengaku telah melaporkan kepada Presiden, Wapres, dan Sidang Kabinet, bahwa perlu untuk melakukan penyesuaian sehingga APBNP 2016 menjadi credible, sesuai tema dari Presiden adalah terus memperkuat kredibilitas dan confidence, serta trust.

"Jadi kredibilitas, confidence, dan trust itu harus ditegakkan, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi," tegas Sri Mulyani.

Meski demikian, hal ini tidak menjadi bahan untuk mengatakan bahwa seluruh upaya meningkatkan penerimaan pajak harus dikendorkan. Justru sebaliknya, Presiden Jokowi memerintahkan agar Kementerian Keuangan terus melakukan upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sangat diperlukan, untuk terutama mendanai aktivitas dan kegiatan sektor prioritas, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kesenjangan.

"Oleh karena itu, tahun ini di 2016, berdasarkan kemungkinan penerimaan negara dari sisi pajak yang diperkirakan akan kurang sekitar Rp 219 triliun, kami perlu melakukan penyesuaian dari sisi belanja. Sehingga defisit kita tetap terjaga pada tingkat yang tidak menimbulkan krisis terhadap kepercayaan APBN," jelas Sri Mulyani.